Komunitas Merah Putih Canangkan Gerakan Kepri Mengajar
Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Komunitas Merah Putih mencanangkan Gerakan Kepri Mengajar di pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasaan dengan negara lain.
"Perlu disadari bersama bahwa warga yang tinggal di pulau terdepan membutuhkan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat menjaga negaranya dari ancaman yang kemungkinan dilakukan oleh pihak asing," ujar Ketua Komunitas Merah Putih, Suprapto, Selasa.
Gerakan "Kepri Mengajar", kata dia, tercetus dalam rapat Komunitas Merah Putih dengan beberapa akademisi dan wartawan di Provinsi Kepri.
Banyak warga yang tinggal di perbatasan Kepri dengan negara tetangga tidak dapat membaca dan menulis.
Bahkan ada pula remaja yang tidak dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketertinggalan pendidikan di kawasan perbatasan seharusnya menjadi perhatian bersama agar dapat segera dibenahi.
"Gerakan ini merupakan bagian dari strategi mengelola perbatasan, sebagaimana yang telah digambarkan dalam seminar perbatasan yang digelar Komunitas Merah Putih di Tanjungpinang baru-baru ini," ungkapnya.
Ia mengemukakan, Gerakan Kepri Mengajar perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Badan Pengelola Perbatasan Kepri juga dinilainya dapat menjadikan gerakan tersebut ke dalam program kerja.
"Peranan Badan Pengelola Perbatasan Kepri, Dinas Pendidikan maupun perguruan tinggi dibutuhkan untuk menyukseskan gerakan tersebut," ujarnya.
Suprapto mengemukakan, keberadaaan Badan Pengelola Perbatasan Kepri harus benar-benar memberikan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan. Pembangunan tidak hanya dalam infrastruktur saja namun mental serta SDM juga harus menjadi prioritas.
"Pendekatan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan harus didukung dengan pendekatan sosial kemasyarakatan, ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Hal ini menjadi penting karena merupakan kebutuhan dasar kehiduan masyarakat," ungkapnya.
Jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan perlu digalang dan dipahamkan kembali. Hal itu merupakan tugas seluruh elemen masyarakat.
"Kenyataan yang menunjukkan kurangnya kehadiran negara di wilayah perbatasan itu dalam jangka panjang dapat menjadi ancaman yang sangat nyata karena akan melunturkan rasa dan semangat nasionalisme," katanya.
Komunitas Merah Putih juga akan merekomendasikan beberapa butir penting dalam menjaga pulau terdepan kepada Badan Pengelola Perbatasan Kepri berdasarkan hasil seminar perbatasan yang dihadiri Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang, Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim.
Butir-butir itu terkait ketegasan serta kejelasan mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Singapura yang hingga saat ini masih belum tuntas. Serta, perbaikan dan penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasaan. Juga, pendeteksian jaringan telekomunikasi Singapura di perbatasan pulau Nipah sangat menganggu jalur komunikasi masyarakat Indonesia.
"Kejadian ini dapat mengakibatkan 'roaming' apabila melakukan komunikasi di perbatasan walaupun masih berada di wilayah Indonesia," katanya.
Butir selanjutnya berhubungan dengan pembentukan Kelompok Studi Kawasan dan Pembangunan Perbatasan Kepulauan Riau (SKPP-Kepri) dalam upaya melakukan kajian-kajian terkait potensi strategis serta kebijakan politik pembangunan di Kepri, terutama kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga.
"Hal ini menjadi penting agar orientasi pengembangan perbatasan tepat sasaran serta tidak kehilangan arah. Sesuai dengan maksud dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pengelolaan wilayah perbatasan jangan hanya terfokus pada pulau terdepan yang berpenduduk saja, namun pengembangan potensi alam pulau yang tidak berpenghuni juga harus menjadi prioritas.
Saat ini terdapat 5 pulau yang berpenghuni dari 19 pulau terdepan yang ada di Kepri.
Potensi-potensi pulau terdepan harus dieksplorasi dan dikembangkan.
Pengembangan ekonomi, pariwisata dan pertahanan keamanan perlu digalakkan agar kejadian Sipadan-Ligitan yang kemudian dimenangkan oleh Malaysia tidak terulang kembali.
"Kami juga mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kota/kabupaten se-Kepulauan Riau yang memiliki pulau-pulau terdepan untuk mengalokasikan anggaran yang pro terhadap pembangunan desa-desa perbatasan. Hal ini perlu digagas dan disuarakan agar pemerintah daerah juga memiliki komitmen dalam pembangunan perbatasan," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepri, Buralimar, mendukung program yang dicanangkan Komunitas Merah Putih. Program tersebut akan dibahas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Setelah kami analisis program tersebut, kami akan melaporkannya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan," ujarnya.
Gerakan Kepri Mengajar dapat dilaksanakan pemerintah yang bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Program tersebut dinilai positif dalam meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
"Kami akan membahasnya," katanya.
Ia mengemukakan, pengelolaan perbatasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat. Pembangunan di pulau terdepan dapat dilakukan oleh pihak swasta, tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah.
"Kami memberi apresiasi terhadap kinerja Komunitas Merah Putih yang selama ini telah berbuat kebaikan untuk warga di kawasan perbatasan. Sewajarnya aktivitas Komunitas Merah Putih menjadi contoh," ungkapnya.
(KR-NP/A013)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
