Karimun Tunggu Juklak Kompensasi BBM Melalui APBD

Rabu, 21 Maret 2012 22:05 WIB

Karimun (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah pusat terkait pemberian kompensasi kenaikan harga BBM melalui anggaran dalam APBD.

"Belum ada pembahasan mengalokasikan anggaran khusus untuk kompensasi kenaikan harga BBM dalam APBD karena masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah pusat," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Yosli mengatakan Pemkab menyambut baik usulan agar pemerintah daerah turut menganggarkan dana kompensasi kenaikan harga BBM melalui APBD. Namun demikian, penganggarannya tentu membutuhkan payung hukum atau setidaknya acuan yang diterbitkan pemerintah pusat.

"Juklak diperlukan agar kompensasi yang diberikan pemerintah daerah tidak bertubrukan dengan kompensasi dari pusat. Terlepas dari itu, program pembangunan yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2012 tentu akan menitikberatkan pada upaya meminimalkan dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin," ujarnya.

Sementara ini, kata dia, antisipasi dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Pengawasan BBM yang melibatkan sejumlah instansi terkait.

"Tim akan memonitor pendistribusian BBM bersubsidi, mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga. Tim dibantu aparat kepolisian untuk mencegah penumpukan BBM," katanya.

Menurut dia, tim juga akan mengkaji dampak kenaikan BBM terhadap nelayan tradisional yang diperkirakan merupakan salah satu kelompok masyarakat paling merasakan jika harga BBM benar-benar dinaikkan.

"Tim akan mencari masukan untuk selanjutnya dibahas dan dicarikan solusinya. Bisa saja, langkah antisipasi dilakukan dengan bentuk penyaluran bantuan sarana tangkap ikan atau bentuk lainnya," katanya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Karimun Amirullah mengatakan, pemberian kompensasi kenaikan harga BBM hendaknya tidak hanya dianggarkan oleh pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

"Masyarakat akan sangat terbantu jika pemerintah daerah turut menganggarkan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM," kata Amirullah.

Menurut dia, ribuan nelayan tradisional akan terpuruk jika pemerintah menaikkan harga BBM.

"Selama ini nelayan tradisional mengeluhkan minimnya penghasilan karena zona tangkap ikan menjadi kawasan penambangan. Mereka terpaksa menangkap ikan lebih jauh ke laut lepas yang tentunya membutuhkan bahan bakar lebih banyak," katanya.

(KR-RDT/E005)