Logo Header Antaranews Kepri

Demonstran Paksa Masuk Gedung Dewan Karimun

Jumat, 30 Maret 2012 14:44 WIB
Image Print
Seorang demonstran mengusung poster penolakan kenaikan harga BBM dalam unjuk rasa puluhan massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Karimun di Gedung DPRD Karimun, Jumat (30/3). (kepri.antaranews.com/Rusdianto)

Karimun (ANTARA Kepri) - Puluhan demonstran yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa masuk ke Gedung DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Cabang Karimun berusaha menerobos barikade polisi di depan pintu Gedung DPRD karena kecewa tidak satupun anggota dewan yang menemui mereka.

"Unjuk rasa yang kami lakukan unjuk rasa damai. Namun, kami jangan dipancing dengan tidak bersedianya anggota dewan menemui kami," kata Ketua K-SPSI Karimun Hanis Jasni dalam orasi yang dikawal puluhan polisi dari Polres Karimun.

Seorang ibu dengan lantang meminta anggota dewan agar menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat.

"Anggota dewan jangan hanya duduk manis di ruangan AC, temui kami jika benar-benar seorang wakil rakyat," katanya sambil tak hentinya memukul sebuah periuk dengan sendok.

Massa buruh yang semula menyebar di halaman gedung DPRD berkumpul dan mulai merangsek menuju barikade polisi yang dilapisi personel Satpol-PP.

Massa gagal menembus barikade karena kalah jumlah dibandingkan dengan polisi yang berjumlah sekitar 75 orang serta puluhan anggota Satpol-PP.

Mereka mundur setelah Kepala Bagian Operasional Polres Karimun Kompol Nur Santiko bergabung di kerumunan massa dan mengambil alih pengeras suara.

"Kami minta kepada massa agar tenang, sampaikan aspirasi dengan baik dan tidak anarkis. Kebetulan anggota dewan ada agenda 'hearing' yang sudah terjadwal sehingga mereka belum bisa ke sini," katanya.

Tak lama berselang, Ketua Fraksi PDIP Zainuddin Ahmad keluar menemui massa disusul Ketua Komisi B Jhon Abrison yang juga politisi PAN, Ketua Fraksi Golkar Raja Kamaruddin, Siti Saparani dari PPP dan Wakil Ketua DPRD Rasno yang juga politisi PDIP.

Kehadiran Zainuddin Ahmad mendapat sambutan massa yang sebagian merupakan ibu-ibu.

"Kami berterima kasih dengan kesediaan Kep Din (sapaan Zainuddin Ahmad) menemui kami, ternyata politisi PDIP di daerah hingga pusat komitmen mendukung penolakan kenaikan harga BBM," ucap Hanis Jasni.

Dalam kesempatan itu Hanis Jasni meminta DPRD untuk menentukan sikap apakah menolak atau menerima rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April mendatang.

"Kami ingin tahu sikap dewan, menolak atau menyetujui kenaikan BBM," ucapnya.

Ketua Komisi C Jhon Abrison mengatakan keterlambatan pihaknya untuk menemui massa karena sedang ada rapat dengar pendapat "hearing" dengan masyarakat Kapling.

"Kebetulan Ketua DPRD Pak Raja Bakhtiar sedang ada pertemuan dengan warga Kapling. Yang jelas, aspirasi ini akan kami tampung dan diteruskan kepada pimpinan," katanya.

Dia mengatakan, persoalan kenaikan BBM pasti akan berdampak pada masyarakat, tidak hanya kaum buruh, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami menghargai aspirasi yang disampaikan karena kenaikan BBM pasti berdampak kepada masyarakat," ucapnya.

Ketua Fraksi PDIP Zainuddin Ahmad mengatakan pihaknya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.

"Sikap kami sudah jelas, yaitu menolak kenaikan BBM. Apa yang disampaikan oleh buruh akan kami tindaklanjuti," ucapnya.

Hal yang sama juga dikemukakan Rasno, namun demikian dia meminta kepada massa untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa diwarnai aksi anarkis yang dapat merusak situasi kamtibmas yang sudah kondusif.

"Kami berdiri bersama rakyat, PDIP dengan tegas menolak BBM. Namun, kami harapkan unjuk rasa yang dilakukan tetap tertib dan tidak anarkis," ucapnya.

Usai berorasi, puluhan massa kemudian meninggalkan Gedung DPRD menuju Kantor Bupati Karimun untuk menggelar aksi serupa.

"Karena hari ini Jumat dan waktu yang terbatas, aksi ini terpaksa kita lanjutkan ke kantor bupati walaupun kami tidak sempat menemui Ketua DPRD," ucap Hanis Jasni.

(KR-RDT/E001)



Pewarta :
Editor: Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026