Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tidak menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada 2024, melainkan masih menggunakan kendaraan dinas yang lama.
"Sampai sejauh ini belum ada dianggarkan di APBD 2025 untuk pengadaan mobil dinas baru kepala daerah terpilih," kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Jumat.
Sekda Adi mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan bagi Pemprov Kepri untuk mengadakan mobil dinas baru bagi kepala daerah maupun kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Hal itu ditambah Pemprov Kepri pada tahun 2025 harus melunasi tunda bayar kegiatan tahun 2024 yang nominalnya hampir mencapai Rp200 miliar dipicu berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun lalu.
"Kalau APBD sudah stabil, baru kita bicara soal mobil dinas baru, karena bagaimanapun peningkatan sarana dan prasarana kendaraan dinas juga penting," ujar Adi.
Dengan demikian, lanjut Adi, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2025-2030, yakni Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura masih tetap menggunakan kendaraan atau mobil dinas periode sebelumnya, demikian pula dengan jajaran kepala OPD.
Ia memastikan kendaraan dinas di lingkup Pemprov Kepri yang ada sekarang masih dalam kondisi prima dan layak pakai untuk mendukung kegiatan operasional kepala daerah.
"Tinggal dilakukan pemeliharaan rutin saja guna menjaga kondisi mobil dinas tetap baik," ucap Sekda.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2025. Pelantikan digelar serentak dengan kepala daerah terpilih lainnya di Indonesia, meliputi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Komentar