Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan semua pihak terkait bahwa penggunaan Dana Desa harus lebih banyak berputar di desa setempat guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Sesuai keinginan pemerintah pusat, jangan sampai uang desa berputar ke daerah lain," kata Kepala Dinas PMD Bintan, Firman Setyawan di Bintan, Senin.
Oleh karena itu, kata Firman, Dinas PMD Bintan selaku pembina dan fasilitator pemerintah desa, saat ini fokus meningkatkan strategi pemberdayaan masyarakat desa supaya segala sumber daya uang yang dihasilkan di desa berputar di desa itu sendiri.
Firman mencontohkan di lingkup Pemerintah Desa Mapur, Bintan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah membangun program ketahanan pangan dari sisi unggas dalam hal ini ayam petelur.
Baca juga: Dinas PMD : Desa Mapur berhasil bangun program ketahanan pangan ayam petelur
Usaha yang dilakukan itu perlahan mulai membuahkan hasil di mana kebutuhan telur ayam di Desa Mapur sudah ditopang dari BUMDes setempat. Dalam sehari, ada sekitar enam karton telur ayam yang dihasilkan lalu dijual kepada masyarakat.
Sementara sebelumnya, suplai telur ayam di desa selalu didatangkan dari Kijang, namun sekarang secara bertahap mulai berkurang.
"Bayangkan kalau semua desa bergerak di bidang yang sama, tentu perputaran uang di desa makin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," ujar Firman.
Selain itu, lanjutnya, Dinas PMD Bintan juga menjajaki kerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah agar membelanjakan kebutuhan barang yang tersedia di BUMDes dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Menurut dia, peluang ini bisa ditangkap oleh BUMDes dengan menyediakan barang-barang kebutuhan yang perlukan satuan pendidikan, sehingga dana BOS ikut berputar di desa tanpa harus dibelanjakan ke daerah lain.
Apalagi saat ini pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah membuka e-katalog sebagai ruang pemasaran digital produk-produk BUMDes.
Melalui e-katalog, pemerintah dapat membeli produk BUMDes untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
"LKPP membuka peluang bagi BUMDes bisa bergerak meningkatkan ekonomi desa, karena apabila BUMDes berdaya otomatis ikut memajukan perekonomian desa," demikian Firman.
Pada tahun 2025, total anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk 36 desa se-Bintan mencapai Rp129,79 miliar, yang bersumber dari empat pos utama, yakni alokasi dana desa (ADD), lalu Dana Desa (DD), kemudian bagi hasil pajak retribusi daerah (BHPRD), dan bantuan keuangan khusus (BKK).
Baca juga: Serunya memanen ikan dingkis saat Imlek di Batam
Komentar