BPS Kepri lakukan survei sosial ekonomi nasional pada 417 blok sensus

Tanjungpinang (ANTARA) - BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengerahkan sekitar 900 petugas sensus untuk melakukan survei sosial ekonomi nasional di 417 blok sensus yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

"BPS menggunakan pendekatan blok sensus sebagai wilayah pencacahan area untuk survei tersebut. Satu blok sensus terdiri dari satu RT atau beberapa RT gabungan," kata Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati di Tanjungpinang, Senin.

Margaretha menyampaikan bahwa satu orang petugas sensus bisa bertugas di satu blok, atau dua blok sekaligus jika lokasinya memang berdekatan dan mudah diakses.

Para petugas sensus survei ekonomi nasional ini diambil dari wilayah blok sensus terdekat sehingga lebih mudah dan efisien.

Mereka direkrut pada Januari 2025 dan sudah dilatih sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, serta mendapat pengawasan langsung dari ASN BPS dalam bertugas.


Baca juga: Pertamina penuhi pasokan LPG 3 kg ke UMKM Batam menjelang Ramadhan

"Petugas sensus sudah turun ke lapangan yang menyasar beberapa sampel rumah tangga terpilih mewakili populasi, mulai tanggal 8 sampai 27 Februari 2025," ujarnya.

Margaretha menjelaskan survei sosial ekonomi nasional menjadi survei terpenting BPS, karena hal ini menyangkut dengan indikator-indikator utama yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di tanah air.

Survei yang dilakukan sangat detail, sehingga petugas sensus bisa menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dari tiap-tiap sampel rumah tangga.

Adapun informasi yang dikumpulkan meliputi data kependudukan atau demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, perumahan, perlindungan sosial, dan konsumsi pengeluaran. Misalnya ada satu keluarga, dalam sepekan terakhir mereka makan apa, itu dicatat oleh petugas sensus.

"Salah satu tujuan akhir dari survei sosial ekonomi nasional ini ialah untuk menghitung angka kemiskinan di Indonesia," ungkapnya.

Margaretha menambahkan setelah survei sosial ekonomi nasional selesai pada tanggal 27 Februari 2025, maka proses selanjutnya ialah melakukan pengolahan dan pengecekan anomali data.

"Setelah selesai, baru dikirim ke BPS Pusat," katanya pula.