Pembangunan Pesisir Kepri Terkendala Cuaca

Kamis, 2 Agustus 2012 17:30 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Pembangunan di pulau-pulau pesisir Provinsi Kepulauan Riau banyak terkendala cuaca buruk, kata Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani.

"Seperti pembangunan ponton di Natuna, pembuatannya selesai 'on time', tapi gelombang besar sehingga tidak bisa dipasang," kata Gubernur di Batam, Kamis.

Ia mengatakan karena gelombang besar, ponton yang disiapkan dari daerah lain tidak bisa dibawa ke pulau pesisir sehingga pembangunan tertunda. Padahal dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, pengerjaan pembangunan harus tepat waktu yang dijanjikan sesuai dengan kontrak.

"Jika tidak dibangun sesuai waktu kontrak, maka akan menjadi catatan BPKP. Padahal pemerintah Kepri terus berupaya mempertahankan hasil pemeriksaan 'Wajar Tanpa Catatan'," kata Gubernur.

"Mendapatkannya gampang, tapi mempertahankan susah," kata Gubernur.

Selain mendapatkan catatan negatif dari BPKP, ia mengatakan pembangunan yang terkendala cuaca juga disoroti masyarakat. "Banyak tuntutan masyarakat. Kami harus berpacu melakukan pembangunan agar keinginan masyarakat dapat terpenuhi," kata Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Lis Darmansyah mengatakan, rencana pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau belum sejalan dengan pemerintah kabupaten kota sehingga hasilnya kurang maksimal.

"Komunikasi antara pemerintah tingkat provinsi dengan kabupaten kota perlu ditingkatkan dalam merencanakan pembangunan sehingga diharapkan membuahkan hasil yang maksimal," kata Lis.

Menurut dia, akar permasalahan pembangunan di kabupaten kota terjadi pada saat proses perencanaan yang disejalankan dengan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jika pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mengadopsi aspirasi dari tingkat kelurahan hingga kabupaten kota terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal.

Persoalan yang muncul adalah hasil musrenbang kurang diperhatikan sehingga objek pembangunan tidak mencapai sasaran. Program yang tidak prioritas tetapi dilaksanakan tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Seperti warga di kawasan tertentu membutuhkan fasilitas berupa parit atau jalan, tetapi yang dibangun taman atau yang lainnya," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Lis mengungkapkan, program pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak prioritas atau kurang dibutuhkan masyarakat. Objek kegiatan di Kepri juga dapat tumpang tindih jika program yang dilaksanakan sama seperti yang dilaksanakan kabupaten/kota.

Seharusnya, kata dia, anggaran yang dikelola Pemerintah Kepri itu dapat mendukung kegiatan pembangunan yang telah diatur pemerintah kabupaten/kota. (Y011/S004)

Editor: Rusdianto