DPRD Kepri: Sebaiknya Proyek Dompak Dilanjutkan

Jumat, 10 Agustus 2012 20:51 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sukhri Fahrial menyarankan, proyek pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang, senilai Rp1,3 triliun sebaiknya dilanjutkan kembali setelah berbagai permasalahan diselesaikan.

"Jangan sampai proyek selesai, tetapi menimbulkan permasalahan," kata Sukhri yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat.

Ia merasa yakin dalam pelaksanaan proyek tahun jamak (2007-2010) itu terdapat masalah yang belum dibuka oleh pemerintah. Fakta yang dapat dilihat oleh masyarakat salah satunya adalah pengerjaan beberapa paket proyek hingga sekarang belum tuntas.

"Belum lagi sanksi yang diberikan kepada kontraktor yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu," ujarnya.

Proyek yang dilaksanakan pada saat Ismeth Abdullah-HM Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri adalah manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur Rp24 miliar, Kantor Pemprov Kepri dan dinas Rp274 miliar, DPRD Kepri 71,25 miliar, Masjid Raya dan Islamic Centre Rp110 miliar, pembangunan jembatan Rp244,585 miliar, pembangunan jalan utama Rp196,886 miliar, jalan penghubung Pulau Dompak Rp51,592 miliar dan jalan lokal Rp57,552 miliar.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk pembangunan Universitas Maritim Raja Ali Haji Rp50 miliar, gedung Lembaga Adat Melayu Rp20 miliar, rumah sakit provinsi Rp140 miliar, pemotongan bukit Bandara Raja Haji Fisabilillah Rp58 miliar dan pembangunan Kantor Dispenda Kepri Rp33,5 miliar.

Proyek yang menjadi perhatian karena tidak selesai dan tidak dilaksanakan secara maksimal adalah pembangunan jembatan penghubung Tanjungpinang-Dompak, pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau.

"Kalau pembangunan masjid dapat selesai tepat waktu, maka logikanya gedung LAM juga tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya gedung LAM yang berdekatan dengan masjid hanya selesai sekitar 50 persen," ungkapnya.

Pemerintah kemungkinan akan melanjutkan kembali pembangunan di Dompak pada tahun 2013, setelah dua tahun tidak dianggarkan kembali dalam anggaran daerah. Namun sebaiknya pemerintah bersikap tegas dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di Dompak sebelum melanjutkan kembali pembangunannya.

"Kami minta permasalahnya diselesaikan dahulu. Jangan sampai masalah itu menjadi 'bom waktu' di kemudian hari," katanya.(KR-NP/S023)