Intervensi Pemerintah Diperlukan di Sektor Publik

Jumat, 31 Agustus 2012 10:25 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Intervensi pemerintah tetap diperlukan agar sektor-sektor publik terselamatkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat daripada diserahkan ke swasta atau diprivatisasi, kata Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tillawahyu.

"Pemerintah tidak boleh diam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sektor-sektor publik jangan sampai diprivatisasi," tambahnya dalam seminar ideologi dan pembangunan yang bertema "Menyoal Neoliberalisme dan Komunisme di Kalangan Kaum Muda Indonesia" yang diselenggarakan Komunitas Bakti Bangsa, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis.

Di hadapan sekitar 120 mahasiswa, pelajar SMA dan staf pemerintahan, Maskur mengatakan, sektor-sektor publik seperti urusan air bersih, listrik, BBM, harus tetap menjadi milik negara, jangan diserahkan dan dikuasai oleh pihak swasta.

Menurut dia, apabila air, listrik, atau BBM sudah dikuasai swasta, maka tarifnya akan naik, dan membuat masyarakat kecil tidak bisa membayarnya.

"Karena itu, untuk melindungi warga, pemerintah perlu mengintervensi sektor publik," ungkapnya yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tanjungpinang.

Intervensi dari pemerintah tidak serta merta menolak investasi swasta dalam maupun luar negeri.

Maskur berpendapat, investasi asing boleh masuk. Swasta boleh menanam saham sebagaimana dalam paham neoliberal, hanya pemerintah harus membuat aturan, agar jangan sampai investasi itu merusak kesejahteraan umum.

"Silakan swasta asing berinvestasi di Indonesia maupun di Kepri, tetapi kepentingan rakyat harus dilindungi peemrintah," ungkapnya.

Seperti di Tanjungpinang, ia mengaku melakukan kritik dan berusaha untuk mendesak agar Pemkot Tanjungpinang menolak pembangunan supermarket dan mal yang terlalu dekat dengan pasar rakyat.

Ia mengemukakan, kalau supermarket terbangun, maka pasar tradisional akan mati.

"Sementara supermarket dimiliki oleh segelintir pemodal saja. Hal ini berbeda dengan pasar tradisional, yang akan membantu ekonomi masyarakat kecil," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kesbangpol Linmas Tanjungpinang, Surjadi, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu.

Surjadi membandingkan, Kota Batam berkembang sangat pesat karena di dalamnya banyak investor asing dan beberapa sektor publiknya di kuasai swasta, sedangkan Kota Tanjungpinang sektor ekonomi digerakkan pengusaha lokal.

"Keunikan ekonomi Tanjungpinang harus tetap dijaga. Sebab, masuknya pemodal besar, juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap daerah, seperti misalnya masuknya perusahaan retail yang mengelola mall atau supermarket besar," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Tanjungpinang, Kompol Nur Santiko mengatakan, neoliberalisme dan komunisme merupakan ancaman bagi negara karena tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia.

Kepolisian, katanya, terus melakukan kewaspadaan dini dan meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi pengaruh paham itu.

"Sejauh ini Tanjungpinang aman. Meski demikian kewaspadaan dan upaya antisipasi tetap dilakukan," ujarnya.

Menurut dia, wartawan juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat ideologi bangsa Indonesia. Karena itu pers termasuk dalam salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

"Pers juga bertanggung jawab menjaga stabilitas daerah," katanya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Suradji, dalam seminar itu mengungkapkan, ciri-ciri sosialisme adalah mengutamakan kebersamaan, individu hanya fiksi belaka, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi dan peran pemerintah sangat kuat.

Dampak negatif dari paham ini antara lain tidak ada kebebasan memilih pekerjaan dan tidak ada insentif untuk suatu kerja keras.

"Antisipasi atau upaya menangkal agar paham itu tidak mempengaruhi kaum muda adalah melakukan pendidikan kritis, mendorong lahirnya organ sosial, melakukan aksi penolakan proyek mercusuar, mengembalikan fungsi negara, mengembalikan Pancasila sebagai dasar seluruh aturan berbangsa dan bernegara dan koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, serta nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi," katanya.(KR-NP/A013)