Buruh di Batam Tunda Aksi Mogok Kerja
Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Ribuan buruh perusahaan industri di Batam batal menggelar aksi mogok kerja pada 14 September 2012, karena masih menunggu hasil negosiasi antara pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan pemerintah.
"Aksi unjuk rasa yang direncanakan digelar besok tidak jadi dilaksanakan, karena kami masih menunggu hasil lobi-lobi dengan pemerintah," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kepulauan Riau (FSPMI Kepri) Otong Sutisna, Kamis.
Ia mengungkapkan, negosiasi antara pengurus serikat pekerja dengan pemerintah terkait tiga tuntutan buruh yaitu penyesuaian tenaga outsourcing berdasarkan UU Tenaga Kerja, perbaikan upah buruh dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara di Kepri, negosiasi terkait tuntutan itu dilakukan antara pengurus FSPMI dengan pihak perusahaan, bukan dengan pemerintah.
Jika hasil negosiasi tersebut tidak menguntungan buruh, maka aksi mogok kerja dan unjuk rasa di Batam, Bintan dan Karimun akan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh FSPMI pusat. Jumlah buruh di Kepri yang tergabung di FSPMI sekitar 20 ribu orang,
"Aksi ini dikendalikan oleh pengurus tingkat pusat, yang direncanakan dilaksanakan pada 14 provinsi, termasuk Kepri," ungkapnya.
Perusahaan industri di Kepri, terutama di Batam, pada bagian produksi masih banyak menggunakan tenaga outsourcing. Seharusnya hal itu ditiadakan, dan status buruh dinaikkan menjadi tenaga kerja tetap.
Sementara terkait kenaikan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) berhubungan dengan barang kebutuhan buruh yang disurvei untuk menentukan nilai upah minimum kota/kabupaten dan provinsi. Pemerintah telah menaikan jumlah jenis barang kebutuhan buruh yang disurvei dari 40 menjadi 66 jenis, namun buruh menuntut barang kebutuhan buruh yang disurvei antara 80-130 jenis.
"Dengan demikian upah buruh di perusahaan industri Batam seharusnya naik dari Rp1,4 juta menjadi sekitar Rp2,5 juta," ungkapnya.
Jika upah buruh di bawah KHL, maka daya beli buruh menjadi lemah, karena buruh tidak sejahtera. Hal itu menjadi salah satu penyebab pergerakan perekonomian Indonesia menjadi lemah.
Gaji buruh yang rendah juga menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Seharusnya, pemerintah konsisten mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
"Kami tidak ingin pemerintah mempromosikan potensi Indonesia, dengan menyebutkan juga upah buruh juga kecil," tegasnya. (NP/M008)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
