Batam (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepri sebagai wujud komitmen mendukung proses pembangunan di wilayah tersebut.
“Komitmen ini disampaikan oleh Bapak Kapolda Irjen Pol Asep Safrudin dalam kegiatan Musrembang Provinsi Kepri di Tanjungpinang,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Batam, Rabu.
Pandra menjelaskan, kehadiran Kapolda Kepri dalam Musrebang tersebut sebagai bagian dan penguatan sinergitas lintas sektor mendukung proses pembangunan di Kepri.
“Sesuai amanat Kapolda, bahwa proses pembangunan di Kepri perlu didukung melalui penguatan sinergitas lintas sektor,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fokus Polda Kepri agar pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan optimal.
Dalam Musrembang tersebut, Polda Kepri juga menerima informasi terkait keberhasilan program ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Disampaikan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kepri cukup baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, yakni mencapai angka 5,02 persen di tahun 2024 dan inflasi dapat ditekan hingga 2,09 persen.
Sementara itu, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat 79,89 poin.
Informasi tersebut menjadi bahan bagi Polda Kepri dalam mengambil kebijakan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di negeri Segantang Ladang tersebut.
“Pak Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan keberlanjutan program pembangunan agar Kepri tetap unggul secara nasional,” kata Pandra.
Musrembang tersebut juga memaparkan berbagai prioritas pembangunan 2026 di Kepri, seperti program kesehatan gratis, beasiswa pemberdayaan nelayan dan petani, pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta penguatan sektor pariwisata.
Kegiatan Musrebang digelar di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (27/5), dihadiri jajaran Forkopimda Kepri, DPRD, serta perwakilan kementerian dan instansi vertikal terkait, akademisi, tokoh masyarakat, juga unsur strategis lainnya.
Komentar