FTZ BBK Butuh SDM Handal

Jumat, 5 Oktober 2012 15:15 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun membutuhkan tenaga kerja handal untuk mendukung industri di kawasan itu.

Ekonom Umar Juoro dalam "joint expert study" dengan Singapura memaparkan salah satu kelemahan pelaksanaan KPBPB BBK adalah tenaga kerja handal yang terbatas.

"Tenaga kerja yang terserap di BBK didominasi oleh tenaga kerja 'low skilled' yang dibayarkan menggunakan basis upah minimum regional," kata Umar.

Umumnya, pencari kerja lulusan SMA se-derajat dari seluruh Indonesia datang ke Batam untuk mencari pekerjaan bidang manufaktur dan elektronik.

Padahal, kebutuhan tenaga kerja kota industri minimal memiliki spesifikasi keahlian khusus.

Sayangnya, belum ada kebijakan dan lembaga khusus untuk mengasah kemampuan tenaga kerja kawasan industri menjadi handal.

"Kurangnya kebijakan dan infrastruktur pendukung untuk melatih tenaga kerja setempat menjadi handal," katanya.

Selain kurangnya SDM yang handal masalah ketenagakerjaan lain di Batam adalah seringnya terjadi mogok kerja disebabkan ketidakpastian upah minimum.

"Intensitas pemogokan semakin besar seiring dengan keterlibatan pemerintah," tambahnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam Yoni Mulyo Widodo membantah jika pemogokan yang dilakukan pekerja mengganggu investasi di FTZ BBK.

"Tidak ada bukti aksi pekerja membuat investor lari dari Batam," katanya.

Ia mengatakan pemogokan dan aksi yang dilakukan pekerja merupakan buah dari ketidakpastian oleh pengusaha. Karena pengusaha harus memiliki itikad baik kepada pekerja.

Sementara itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan Batam membutuhkan tenaga ahli untuk bekerja di Batam. "Batam butuh tenaga ahli," katanya.

Dalam SWOT Analisis yang dia susun, Juorro mengatakan kelemahan FTZ BBK lainnya adalah belum terintegrasinya proses dan prosedur aplikasi bisnis, kebijakan yag bertentangan antara FTZ Batam dan pusat, tingkat pembentukan bisnis yang rendah dan ketersediaan lahan yang terbatas untuk pengembangan di masa depan.

Lalu, infrastruktur pendukung yang terbatas, tidak adanya lingkungan yang mendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak tumbuh signifikan serta proses birokrasi tidak efisien. (Y011/S004)

Editor: Rusdianto