Pemprov Kepri sebut investasi pembangunan DAM Bintan capai Rp14 triliun

Tanjungpinang (ANTARA) - Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Luki Zaiman Prawira menyampaikan nilai investasi dari rencana pembangunan Estuary DAM Teluk Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai Rp14 triliun.

Luki menyampaikan pembangunan DAM atau bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut akan dikerjakan oleh Konsorsium PT Tamaris Hydro dan PT Moya Indonesia.

"Kalau mengandalkan APBD Kepri tak akan sanggup, makanya pemerintah perlu menggandeng investor, khususnya dalam negeri," kata Luki di Tanjungpinang, Rabu.

Luki menjelaskan bahwa bendungan tersebut tidak dibangun di atas daratan, melainkan di atas perairan laut, dari Tanjungpinang menuju Teluk Bintan.

Bendungan air laut itulah yang kemudian diolah menjadi air bersih untuk konsumsi masyarakat, dengan menggunakan teknologi mutakhir.

"Proyek ini mampu meningkatkan ketahanan air untuk warga Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan) serta Batam," kata Luki.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR sebut penertiban tambang Raja Ampat bisa menular

Ia memaparkan saat ini pihak perusahaan (investor) masih melakukan kajian teknis mendalam terkait rencana proyek DAM Bintan itu guna menganalisa dampak dari pembangunan bendungan tersebut, baik aspek tenaga kerja, masyarakat nelayan, serta biota laut.

Hasil kajian itu selanjutnya akan dibahas bersama-sama Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Bintan, bahkan melibatkan masyarakat setempat.

"Kami juga minta masyarakat jangan berpikir macam-macam dulu, apalagi sampai ada isu beberapa desa akan tenggelam imbas proyek DAM ini. Insya Allah itu tak akan terjadi," ucap Luki.

Sementara itu, Vice President PT Moya Indonesia Daud menjelaskan bahwa proyek ini berlokasi di Teluk Bintan dengan jaringan transmisi yang mencakup Pulau Bintan dan Batam.

Baca juga: Pemkot Batam lindungi 6.945 pekerja transportasi informal lewat BPJS-TK

Proyek ini dirancang untuk menutup kesenjangan suplai air baku yang diprediksi terjadi pada 2029 di kedua pulau tersebut.

“Lingkup proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur Estuary DAM dan reservoir yang diintegrasikan dengan jalan di atas bendungan, pembangunan unit air baku, dan unit produksi air bersih lengkap dengan jaringan distribusinya,” ujar Daud.

Proyek ini direncanakan masuk tahap lelang pada Juni 2025, dengan penetapan pemenang melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di akhir tahun ini. Sementara konstruksinya ditargetkan mulai tahun 2027.