F-PG DPRD Kepri Dukung Pendirian Bank Kepri

Selasa, 23 Oktober 2012 19:38 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung rencana pendirian Bank Kepri yang beberapa hari ini terus digulirkan pemerintah.

"Wacana pendirian Bank Kepri itu digulirkan Asisten Perekonomian Pemprov Kepri Drs H Amhar Ismail beberapa hari lalu pada saat serah terima Pemimpin Cabang Bank Indonesia Batam di Batam," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kepulauan Riau (Kepri) daerah pemilihan Natuna dan Anambas, Sofyan Samsir, Selasa.

Sofyan menyatakan, sebagai fraksi terbesar di DPRD Kepri, Golkar mendukung penuh keinginan pemerintah tersebut. "Meski belum pernah dimusyawarahkan di internal Fraksi Golkar, namun kami yakin fraksinya akan mendukung sepenuhnya Bank Kepri terwujud," katanya yang juga mantan Pemimpin Redaksi Harian Riau Pos.

Ia mengatakan, dengan memiliki Bank Kepri, pemerintah dapat sepenuhnya menyimpan dananya, baik yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) maupun dana alokasi umum serta pendapatan asli daerah (PAD).

Di lain pihak, kata dia, pihak bank pun dapat menyalurkan dananya kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah sehingga mampu menjadi lokomotif perekonomian Kepri.

"Sebenarnya wacana pendirian Bank Kepri sudah digulirkan sejak tahun 2005 lalu--setahun setelah provinsi Kepri terbentuk. Pada saat itu Ismeth Abdullah-Muhammad Sani, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri berulang kali mengeluarkan statemen di media akan mendirikan Bank Kepri, namun gagasan tersebut seperti hilang ditelan bumi, dan tidak mendapat sambutan," ungkapnya.

Syofyan yang pada periode 2004-2009, menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Kepri, yang antara lain membidangi Keuangan dan Anggaran, mengatakan, di satu sisi pemerintah berencana mendirikan Bank Kepri, sementara di lain pihak masih banyak dana diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkantoran serta minimnya infrastruktur di kabupaten/kota di Kepri.

"Di tengah-tengah pilihan yang sulit pada saat itu, akhirnya pemerintah bersama DPRD sepakat mempersiapkan dulu gedung perkantoran Pemerintahan Kepri di Pulau Dompak dengan menghabiskan dana sekitar Rp1,3 triliun," katanya.

Kini setelah pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang, selesai dibangun, wacana pendirian Bank Kepri kembali menggelinding. Namun pendirian Bank Kepri bukan hal yang mudah.

Benturan pertama adalah jumlah modal awal yang harus disiapkan tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar Rp5 triliun. Bayangkan, APBD Provinsi Kepri pada tahun 2012 ini hanya Rp2,5 triliun lebih.

Kedua, harus disiapkan sumber daya manusia yang terpercaya dan jujur serta memiliki nawaitu yang bersih untuk membesarkan Bank Kepri itu kelaknya. Berkaca pada kasus BUMD Kepri--yang salah urus, rasanya perlu kerja keras mencari orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya untuk mengurus Bank Kepri itu nantinya, sehingga tidak sampai membawa Bank Kepri ke jurang yang merugikan masyarakat dan pemerintah Kepri.

Sofyan meminta rencana dan gagasan pendirian Bank Kepri hendaknya jangan semata-mata karena gengsi dan ikut-ikutan, tetapi hendaknya didorong pada perekonomian Kepri yang terus menunjukkan peningkatan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

"Kondisi tidak seperti saat ini, ulasnya, dimana sebagian dana pemerintah Kepri lebih banyak dititipkan di Bank Bukopin yang notabene adalah bank swasta, padahal Wapres Boediono sendiri sudah berpesan di depan gubernur dan ketua DPRD se-Kepri serta Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution agar pemerintah daerah memanfaatkan Bank Pembangunan Daerah dalam menempatkan dananya," katanya yang kini duduk di Komisi III DPRD Kepri itu.

Menurut dia, agar wacana pendirian Bank Kepri ini tidak hilang timbul dan hanya sebatas retorika dari waktu ke waktu, maka perlu dibentuk sebuah tim, terutama dari kalangan profesional dan yang mewakili pemerintah daerah, sebut Sofyan yang pernah ditugasi meliput perjalanan haji pada tahun 1995 tersebut sembari menambahkan bupati/wali kota se-Kepri juga sedari awal perlu diajak duduk semeja.(*)