Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI/Persero) membahas penyusunan rencana pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan di daerah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Adi Prihantara menyampaikan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi penurunan celah fiskal daerah, mengingat pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada dana rutin untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Maka itu, kita mulai berpikir bersama PT SMI, apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal saat ini,” kata Adi usai rapat bersama perwakilan PT SMI di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/7).
Dalam diskusi tersebut, kata Adi, Pemprov Kepri mempresentasikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui PT SMI.
Adapun proyek-proyek strategis dimaksud, mencakup koneksi pelabuhan pelantar satu dan dua, lalu pembangunan gedung olahraga sebagai venue Porwil 2027.
Selanjutnya, penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah, renovasi dan penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik, kemudian pembangunan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Penyengat.
Berikutnya, revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya, serta pembangunan Monumen Bahasa Penyengat sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu.
Menurut Adi proyek-proyek ini telah dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, antara lain sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda turut menekankan agar setiap rencana pembiayaan benar-benar mengedepankan asas kemanfaatan dan keberlanjutan. Proyek yang diajukan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tidak hanya memperindah, tetapi kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” ujar Adi.
Dalam konteks tata kelola, lanjutnya, Pemprov Kepri memastikan seluruh rencana pembiayaan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi.
Gagasan itu pun akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing dinas terkait.
"Kami optimistis dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, berbagai proyek strategis itu akan menjadi pengungkit kemajuan daerah secara merata sesuai dengan visi Kepri Maju, Makmur, dan Merata," ujar Adi.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik I PT SMI Erdian Dharmaputra dalam pertemuan itu menyampaikan mekanisme teknis pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi Pemprov Kepri.
"Proses pengajuan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 supaya pelaksanaan fisik dapat dimulai paling lambat triwulan pertama tahun 2026," katanya singkat.
PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan RI.
Komentar