Gubernur Kepri sebut realisasi PAD per Juli 2025 capai 53 persen

id gubernur kepri, realisasi pad kepri, pendapatan asli daerah, dprd kepri,PAD,EKONOMI

Gubernur Kepri sebut realisasi PAD per Juli 2025 capai 53 persen

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (ANTARA/Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama bulan Januari hingga Juli 2025 mencapai Rp901 miliar atau 53 persen dari target Rp1,7 triliun.

Ansar menyampaikan realisasi PAD itu bersumber dari pungutan jasa retribusi, pembagian dividen Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), serta pendapatan sah lainnya.

"Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi penopang utama PAD Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Senin.

Ansar menyebutkan Pemprov Kepri tengah berupaya mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, seperti pungutan retribusi alat, pajak air permukaan serta pajak air bawah tanah yang regulasinya sedang disusun.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Kepri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus menggenjot PAD melalui inovasi program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mulai 1 Juli 2025 sampai 15 November 2025.

"Realisasinya sampai sejauh ini sudah mencapai Rp20 miliar," ujar Ansar.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri tidak hanya mengandalkan PAD dari sektor daratan, melainkan ikut memaksimalkan potensi pendapatan di bidang maritim, terlebih geografis wilayah itu 96 persen adalah lautan.

Baca juga: Pemkab Natuna berhasil penuhi kuota siswa Sekolah Rakyat

Ia mencontohkan Pemprov Kepri melalui dinas terkait membangun industri budidaya perikanan di Kepri.

“Seperti di Arab Saudi, mereka membuat budidaya ikan seluas ratusan ribu hektare. Kepri alangkah bagusnya kalau bisa mencontoh hal seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, PAD Kepri juga dapat ditingkatkan dengan menyediakan kapal cepat tujuan internasional, seperti Singapura yang dikelola oleh BUMD Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri.

Menurut dia, BUP Kepri saat ini memiliki saldo belasan miliar rupiah untuk dijadikan modal menjalankan bisnis transportasi laut tersebut. Kapal BUP tujuan internasional itu tentunya dapat bersaing dengan armada yang dikelola swasta.

Tak hanya itu, Pemprov Kepri juga dapat ikut andil dalam menentukan harga tiket kapal tujuan internasional, yakni Singapura.

“Minimal kapal Batam-Singapura yang saat ini harga tiketnya cukup tinggi. Dengan hadirnya BUP Kepri, kita mampu bersaing dengan swasta,” kata Wahyudin.

Baca juga: Dinkes Batam catat 414 kasus DBD selama Januari hingga Juli 2025

Baca juga: Daging sapi jadi penyumbang inflasi tertinggi di Batam pada bulan Juli 2025

Pewarta :
Uploader: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE