Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau mendukung peningkatan investasi lewat rancangan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan revisi aturan tersebut bakal memangkas jalur birokrasi, khususnya dalam hal perizinan berusaha.
Kewenangan yang sebelumnya harus melalui pemerintah pusat nantinya akan diberikan secara langsung kepada Kepala BP Batam.
“Dengan adanya percepatan perizinan ini, Batam akan menjadi lebih kompetitif sebagai tujuan investasi. Investor tentu melihat kecepatan dan kepastian dalam berusaha sebagai faktor utama,” kata dia.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik yang sebelumnya digelar BP Batam.
Menurutnya, forum semacam ini penting untuk menjaring masukan masyarakat dan memastikan regulasi yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia berharap, rancangan perubahan PP tersebut tidak hanya memudahkan investasi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.
Komentar