Wamen Haji dan Umrah pastikan SDM yang bergabung bebas dari dugaan korupsi

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Azhar Simanjuntak menyatakan pihaknya akan memastikan sumber daya manusia (SDM) yang bergabung ke dalam kementerian di pusat maupun di kantor perwakilan daerah bebas dari dugaan korupsi.

“Kami ingin pastikan orang-orang yang bergabung di Kementerian Haji itu bebas dari dugaan-dugaan korupsi sebelumnya,” ujar Dahnil saat berkunjung di Batam, Kepri, Jumat.

Hal tersebut disampaikan usai konsolidasi persiapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kepulauan Riau.

Ia menjelaskan, dalam revisi undang-undang terkait perhajian, terjadi pergeseran aset dan SDM dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Haji dan Umrah.

Baca juga: Puskesmas Karimun: Seluruh siswa SMPN 2 diduga keracunan sudah pulang

“Semua SDM yang mengurusi haji juga berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, kami melakukan asesmen dan skrining. Asesmen untuk mengukur kompetensi, sementara skrining dan tracking untuk memastikan integritas. Proses ini akan melibatkan Kejaksaan dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata dia.

Pengalihan aset tersebut juga mencakup asrama haji dan kantor yang dibangun dari dana haji di seluruh Indonesia.

Dahnil menambahkan, pihaknya telah membentuk Task Force (gugus tugas) bersama Kementerian Agama guna mengawal pemindahan aset dan SDM agar berjalan sesuai aturan.

“Kami berharap, dengan konsolidasi ini, dalam waktu Oktober kantor wilayah di Kepri serta kantor di tingkat kabupaten dan kota lainnya sudah bisa berdiri dan berfungsi,” tambahnya.

Baca juga: Bulog Natuna salurkan beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih

Selain itu, persiapan penyelenggaraan haji 2026 M/1447 Hijriah juga terus dilakukan.

“Sekarang sudah mulai dari penunjukan syarikah, pendataan jamaah, layanan katering, manasik kesehatan, hingga manasik ibadah,” kata dia.

Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Dahnil mengungkapkan masih dalam tahap negosiasi.

“Prosesnya akan dilanjutkan dalam waktu dekat, tetapi tentu membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, dan ditangani langsung oleh Danantara (Daya Anagata Nusantara),” katanya.

Baca juga:
SPPG Batam imbau penerima manfaat MBG sampaikan jika terdapat keluhan

Wagub Nyanyang koordinasikan penanganan kasus keracunan MBG di Karimun