SPPG Batam imbau penerima manfaat MBG sampaikan jika terdapat keluhan

Batam (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan masalah pada makanan.

Ketua Koordinator SPPG Batam Defri Frenaldi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan kasus keracunan pangan dari SPPG Batam.

“Kami bisa pastikan, sampai hari ini belum ada laporan kasus keracunan pangan dari MBG di Kota Batam, dan kami berharap hal itu tidak terjadi. Namun, kami tetap mengimbau orang tua, siswa, sekolah, maupun pos pelayanan terpadu (posyandu) agar segera melaporkan jika ada keluhan, jangan menunggu viral dulu,” katanya di Batam, Jumat.

Baca juga: Wagub Nyanyang koordinasikan penanganan kasus keracunan MBG di Karimun

Hal ini disampaikan menyusul berbagai isu yang sempat viral di media sosial terkait menu MBG. Maka, Defri meminta kewaspadaan bersama.

Ia menjelaskan evaluasi terhadap SPPG terus dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan yang muncul, menurutnya, umumnya terjadi karena standar operasional prosedur (SOP) atau penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) belum dijalankan dengan baik.

“Evaluasi menyeluruh sudah dan akan terus dilakukan di setiap SPPG. Kami ingin memastikan semua pengelola benar-benar menjaga mutu dan kualitas makanan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Natuna bangun gedung baru TK Negeri 001 di Bunguran Timur Laut

Ia mengatakan hingga hari ini, terdapat 74 SPPG di Kota Batam yang telah memiliki Surat Keputusan (SK), dengan 53 diantaranya aktif melayani 179.082 penerima manfaat.

Sebelumnya, MBG di Batam mendapat sorotan setelah seorang siswa SMAN 4 Batam menemukan serpihan kaca di dalam nasi dan ramai di media sosial. Lalu, juga beredar menu di SDN 001 Batu Aji yang dianggap tidak sesuai standar gizi.

Defri menekankan bahwa laporan langsung dari masyarakat menjadi kunci penting agar setiap persoalan bisa ditangani lebih cepat oleh pihak BGN.