Batam (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pemerintah provinsi bersama lembaga terkait telah melakukan koordinasi menyusul kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kamis (25/9).
Menurutnya, penanganan sudah melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kepri serta Badan Gizi Nasional (BGN) koordinator wilayah regional.
“Peristiwa di Tanjung Balai Karimun menjadi perhatian kita. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan BGN korwil dari Pekanbaru,” katanya di Batam, Jumat.
Baca juga: Pemkab Natuna bangun gedung baru TK Negeri 001 di Bunguran Timur Laut
Ia mengatakan bahwa untuk sementara, dapur penyedia MBG di Karimun, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Lakam I, dinonaktifkan hingga evaluasi standar mutu selesai dilakukan.
“Dinonaktifkan sampai kita melihat dulu bagaimana standar yang sudah diberlakukan oleh BGN, mulai dari standar higienis, hasil lab dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), cara pengemasan, pemorsian, hingga distribusi,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan, jika dalam evaluasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), maka tindakan tegas akan dilakukan oleh pihak BGN.
“Kalau tidak sesuai standar dan SOP, maka akan ada tindakan dari korwil BGN,” tambahnya.
Baca juga: Satgas MBG Karimun selidiki dugaan keracunan MBG di SMPN 2
Sementara itu, Bupati Karimun, Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) sedang menyelidiki penyebab dugaan keracunan yang dialami 14 siswa di SMP Negeri 2.
"Sudah kami kontrol, sudah dilakukan uji laboratorium sampel makannya. Kasatgas MBG yang dipimpin Pak Wakil Bupati sedang menyelidiki sumber (keracunan), apakah benar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Iskandarsyah dikonfirmasi di Batam, Jumat.
Baca juga:
Merajut mimpi anak-anak di ujung negeri melalui Sekolah Rakyat
Pemkot Batam segera operasikan layanan cetak KTP di pulau-pulau penyangga
Komentar