Ribuan Warga Bintan Hadiri Pertemuan Pemekaran Wilayah

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Sekitar 1.500 orang masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menghadiri pemaparan dari sejumlah politisi mengenai rencana pemekaran wilayah dengan membentuk kabupaten baru, Bintan Utara.

Pertemuan itu berlangsung di hotel Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, dengan dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Aziz, Bupati Bintan Ansar Ahmad serta tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Huzrin Hood, Rabu.

Ketua panitia pertemuan akbar tersebut yang juga Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan rencana pemekaran Kabupaten Bintan yang akan dipecah menjadi Bintan dan Bintan Utara tidak dilarang asalkan disetujui oleh masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kebijakan pemekaran adalah untuk memudahkan daerah mengurus rumah tangganya sendiri dengan prinsip keadilan dan pemerataan," kata Lamen.

Lamen juga mengatakan pada prinsipnya DPRD Bintan menyetujui pemekaran wilayah tersebut, asalkan melalui kajian mendalam dan disetujui oleh masyarakat.

Sementara itu Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan sebagai pemegang otoritas pemerintahan Kabupaten Bintan mencoba merespons aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah, agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

"Pertemuan atau seminar ini merupakan ajang silaturahim, semoga dapat diikuti dengan baik karena kami bukanlah penentu, tetapi masyarakat semualah yang menjadi penentu," kata Ansar.

Bupati berharap pertemuan tersebut mencapai hasil kesepakatan yang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan Kabupaten Bintan layak mengajukan pemekaran mengingat lokasinya yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ia menjelaskan bahwa di Indonesia ada 19 daerah otonom baru yang diajukan atas inisiatif DPR dan suratnya sudah sampai ke Presiden untuk dibahas. " Sebanyak 12 di antaranya sudah disetujui dan tujuh yang masih tersisa," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Aziz yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kepulauan Riau menilai bahwa melalui daerah pemekaran maka daerah tersebut dapat mengatur anggaran rumah tangganya sendiri, selain mendapat aliran dana pembangunan dari pemerintah pusat.

Rencana pemekaran Kabupaten Bintan Utara dari kabupaten induk juga disetujui oleh lima kecamatan yaitu Kecamatan Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Bintan Utara dan sebagian Kecamatan Toapaya.

Mereka menyetujui pemekaran wilayah dengan menimbang dukungan untuk pertumbuhan ekonomi, daerah Bintan yang luas, serta potensi strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. (Antara)

Editor: Rusdianto