Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, berencana menerapkan mekanisme dapur khusus bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), seperti Kecamatan Galang, Belakangpadang dan Bulang.
Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam Defri Frenaldi mengatakan hingga saat ini baru ada satu dapur SPPG yang beroperasi di wilayah luar daratan yakni di Kecamatan Belakangpadang.
“Di Belakangpadang sudah ada satu SPPG yang melayani anak-anak di pulau utama. Namun Galang dan Bulang masih nol,” ujar Defri saat dihubungi di Batam, Selasa.
Untuk memperluas cakupan layanan ke daerah-daerah tersebut, kata dia, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satuan Tugas MBG Pemkot Batam sedang menyiapkan sistem khusus.
Baca juga: 227 murid Sekolah Luar Biasa Negeri Batam terima manfaat program MBG
“Ini akan menggunakan mekanisme daerah 3T, bersama sekolah-sekolah di pulau kecil lainnya. Mekanisme ini akan dibahas bersama Satgas MBG dari pemerintah kota,” kata dia.
Defri menerangkan konsep dapur untuk daerah 3T akan sedikit berbeda dibandingkan dapur konvensional di daratan utama.
“Perbedaannya ada pada ukuran dapur yang lebih kecil, disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Selain itu ada perbedaan mekanisme anggaran, dimana biaya sewa bangunan dan peralatan akan dibayarkan di depan untuk jangka waktu empat tahun,” ujarnya.
Skema ini dirancang untuk memastikan seluruh pelajar di pulau-pulau penyangga dapat menikmati manfaat program tersebut secara merata.
Ia menambahkan saat ini petunjuk teknis (juknis) terkait mekanisme tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah pusat.
“Juknisnya masih terus diperbarui. Saya masih pegang yang versi draf, jadi belum bisa dibagikan. Tapi kurang lebih arah kebijakannya seperti itu,” kata Defri.
Baca juga: Polda Kepri lakukan penyamaran untuk tangkap dua pengedar ganja di Batam
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyusun konsep dapur SPPG khusus pulau-pulau kecil untuk pemerataan distribusi MBG di daerah tersebut.
"Distribusi pangan di pulau-pulau kecil tidak mudah, karena itu kita sedang menyusun konsep dapur SPPG khusus pulau kecil agar layanan lebih merata," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri Rika Azmi dalam rapat tindak lanjut pelaksanaan program MBG di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis.
Rika menyebut ada sekitar 109 pulau kecil di Kepri yang menjadi target pembangunan dapur SPPG, tersebar Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna hingga Kabupaten Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.
Baca juga:
Pemkot Batam: Produksi bulanan budidaya ikan lele Januari hingga Agustus naik
KKP komitmen awasi secara ketat ruang laut Kepri dari pemanfaatan ilegal
Komentar