Ketua Demokrat Kepri Bantah Kepengurusan Retak

Selasa, 12 Februari 2013 02:47 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau Apri Sujadi membantah ada keretakan di tubuh kepengurusannya.

"Tidak ada yang retak karena seluruh pengurus Partai Demokrat Kepulauan Riau (Kepri) tetap kompak," kata Apri yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin.

Ia menegaskan bahwa di dalam kepengurusan Partai Demokrat hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok Demokrat. Jika ada kelompok lainnya, maka itu bukan kelompok dari Partai Demokrat.

"Kami berada di dalam kelompok Demokrat, yang selalu kompak," ungkapnya.

Apri juga membantah Partai Demokrat Kepri mati suri. Selama ini, Partai Demokrat Kepri telah melakukan rapat secara rutin dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program partai.

"Yang mengatakan Demokrat Kepri mati suri juga ikut rapat. Jadi, aneh kalau dikatakan Demokrat Kepri mati suri," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Kepri mengakui di lingkungan dalamnya kini terjadi keretakan yang terbagi dua kubu.

"Ada dua di kepengurusan Kepulauan Riau (Kepri), yaitu kubu Anas Urbaningrum dan kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo," kata Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat Kepri Abdul Azis.

Menurut dia, "perang dingin" antara pengikut kedua kubu itu di Kepri sudah berlangsung sejak tahun lalu. Puncaknya, saat DPP Partai Demokrat memutuskan melakukan pergantian antarwaktu terhadap Edi Siswoyo, yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kepri.

"Keputusan itu sebagai salah satu kebijakan yang lahir dari keretakan di tubuh kepengurusan Partai Demokrat Kepri yang dipimpin Apri Sujadi," ujarnya.

Ia juga merasa kecewa karena belum terlihat pergerakan mesin politik yang dapat meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

"Kami tidak melihat adanya pergerakan ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan konsolidasi di internal partai. Padahal mesin partai harus dipanaskan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Demokrat," katanya.

Sementara itu, Edi Siswoyo merasa dizalimi oleh pengambil kebijakan di partainya. Oleh karena itu, tidak dapat menerima keputusan partai yang berupaya menggantikan dirinya.

"Saya tidak melawan kebijakan partai, tetapi saya mencari keadilan. Kalau saya salah, saya siap diganti, tetapi persoalan sekarang saya tidak salah," katanya.

Edi mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih pergerakan Partai Demokrat, dan Anas berkonsentrasi menghadapi kasusnya. SBY diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.

Selain itu, kata dia, jika "nyanyian" Nazarudin terkait dengan politik uang saat munas terbukti secara hukum, seluruh kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah tidak sah, dan perlu dilakukan pemilihan ulang.

"Kami minta Pak SBY juga memperhatikan permasalahan di internal kepengurusan Kepri," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto