Beijing respon Jepang yang harap hubungan konstruktif

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China merespon pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengatakan pihaknya masih menginginkan hubungan konstruktif dengan Tiongkok pasca pernyataan soal Taiwan.

"Jika Jepang benar-benar berharap untuk mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Tiongkok dan menjadikan hubungan tersebut konstruktif dan stabil, Jepang perlu segera mencabut pernyataan yang keliru tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (21/11).

PM Jepang Sanae Takaichi pada Jumat (21/11) mengatakan bahwa ia menginginkan hubungan "konstruktif" dengan China dan bahwa sikap negaranya terhadap Taiwan tetap "tidak berubah" di tengah perselisihan dengan Beijing mengenai pulau tersebut.

"Pada akhir bulan lalu, Presiden Xi (Jinping) dan saya menegaskan arah umum untuk memajukan hubungan strategis dan saling menguntungkan secara komprehensif serta membangun hubungan yang konstruktif dan stabil," ujar Takaichi kepada para wartawan di Jepang.

PM Takaichi pun menambahkan bahwa "Posisi pemerintah tetap tidak berubah".

Padahal pada 7 November 2025, PM di depan parlemen Jepang mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang". Hal itu telah menimbulkan protes keras dan ketegangan politik berlarut-larut antara dua negara.

"Pernyataan tersebut menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata Jepang di Selat Taiwan, memicu kemarahan dan kecaman dari rakyat China, serta mengikis fondasi politik hubungan China-Jepang. China telah menyatakan penolakannya dengan tegas," tambah Mao Ning.

Sekali lagi Mao Ning mengungkapkan bila Jepang benar-benar ingin punya relasi yang stabil dengan China, negara tersebut perlu menjunjung tinggi semangat empat dokumen politik antara kedua negara dan komitmen politiknya serta mengambil langkah-langkah praktis untuk menghormati komitmennya kepada China.

Mao Ning juga menyebut setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang diwajibkan "melucuti senjata sepenuhnya" dan tidak mempertahankan industri-industri yang "akan memungkinkannya untuk mempersenjatai kembali untuk perang."

"Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang terus melonggarkan pembatasan dan mengupayakan peningkatan militer. Negara ini telah meningkatkan anggaran pertahanan selama 13 tahun berturut-turut, dan mengadopsi undang-undang keamanan baru untuk menghapus larangan pelaksanaan hak bela diri kolektif," jelas Mao Ning.

Jepang, kata Mao Ning, bahkan juga telah mengganti "Tiga Prinsip Ekspor Senjata" dengan "Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan" untuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan bahkan telah mulai mengekspor senjata mematikan.