Kepri menargetkan angka kemiskinan turun 4,14 persen pada 2026

Kamis, 27 November 2025 06:43 WIB

Wakil Gubernur Kepulauan RiauNyanyang Haris Pratamura. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kepri Nyanyang Haris Pratamura menargetkan penurunan angka kemiskinan di provinsi itu menjadi 4,14 persen pada 2026.

Nyanyang menyampaikan berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kepri mencapai 2,27 juta jiwa dengan penduduk miskin 117,28 ribu orang atau 4,44 persen per Maret 2025.

"Kepri berada pada posisi keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia, setelah Bali, Kalsel, dan DKI Jakarta," kata dia di Tanjungpinang, Rabu.

Baca juga: Bappeda Kepri gunakan strategi baru tekan angka kemiskinan

Dia mengatakan persentase penduduk miskin di Kepri yang 4,44 persen tersebut, mengalami penurunan 0,93 persen dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang 5,37 persen.

Capaian ini menunjukkan Kepri telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sehingga menjadi menjadi modal besar untuk mengejar target penurunan kemiskinan pada 2026.

Wagub Nyanyang menekankan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan satu atau dua program.

Dia mengatakan Pemprov Kepri telah menetapkan arah kebijakan yang lebih terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan target menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 4,14 persen.

Baca juga: Pemprov Kepri memangkas TPP ASN pada APBD 2026 sebesar 7,65 persen

Untuk mencapai sasaran tersebut, kata dia, dua strategi besar yang harus diperkuat pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kepri, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan ditopang oleh integrasi data.

Selain itu, peningkatan kapabilitas dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ia memberikan penekanan khusus pada pentingnya data yang akurat dan terbarukan.

Seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” katanya.

Baca juga: BPBD Natuna imbau warga waspada banjir genangan