Mahasiswa Kaji Hubungan Ideal Pusat dengan Daerah

Kamis, 28 Maret 2013 15:14 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang bekerja sama dengan aktivis Komunitas Bakti Bangsa menggelar seminar kebangsaan untuk mengkaji format hubungan ideal antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ide dari narasumber dan peserta seminar terkait persoalan itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan juga daerah untuk sama-sama meningkatkan peran dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata ketua panitia seminar, Fajar Bayu Putra Pungkasan, yang juga aktivis Komunitas Bakti Bangsa, Kamis.

Sekitar 250 mahasiswa mengikuti seminar bertema "Mencari Format Hubungan Ideal Pusat dan Daerah, yang digelar di aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Narasumber dalam acara itu adalah Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Syarafuddin Aluan, Kabag Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Kepri dan Pembantu Ketua II STIE Pembangunan Charly Marlinda.

Masing-masing narasumber dalam seminar itu memaparkan peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah yang telah dirasakan masyarakat. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah akan melahirkan pemerintahan yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lainnya.

"Otonomi daerah tidak memutus hubungan antara pusat dengan daerah, melainkan hubungan semakin ideal dalam sistem yang tidak terpusat. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengambil kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Syarafuddin, yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan.

Ia mengatakan, selama ini banyak yang beranggapan bahwa pemerintah pusat kurang peduli terhadap pembangunan di daerah. Begitu juga sebaliknya, masih ada yang menilai pemerintah daerah semena-mena dalam mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat.

Pandangan itu, kata dia, belum tepat, karena pemerintah pusat memiliki peranan yang besar dalam membangun daerah. Salah satu contoh, sebagian anggaran pembangunan di daerah bersumber dari pusat.

Anggaran yang dikelola pemerintah pusat, yang sebagian didistribusikan di daerah juga bersumber dari daerah.

"Peran pemerintah pusat di daerah menjadi bahan kajian yang terus berkembang dalam rangka menjalankan kebijakan otonomi daerah. Bahkan ada pihak-pihak yang menginginkan UU Otonomi Daerah direvisi dengan konsep yang lebih ideal," ujarnya.

Sementara Charlie Marlinda mengemukakan, persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan pemerataan pembangunan. Sistem otonomi daerah merupakan solusi yang tepat agar tercipta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Dari sisi ekonomi, pemerintah telah membuat sistem yang bagus, yakni otonomi daerah. Namun dari sisi kontrol masih lemah. Pemerintah banyak menggulirkan dana untuk penguatan UKM termasuk di daerah, namun ternyata ada juga dana itu salah sasaran," kata Charlie.

Narasumber berharap agar formulasi kebijakan otonomi daerah bisa terus dikembangkan, dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional pada satu sisi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah pada sisi lainnya. (Antara)

Editor: Rusdianto