Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah merampungkan perbaikan Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang yang mengalami amblas pada Mei 2025.
"Proses konstruksi sudah rampung dan dipastikan mulai dibuka kembali untuk umum, hari ini," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Kepri Rodi Yantari di Tanjungpinang, Rabu.
Rodi menyebutkan pembukaan akses Jalan Pelantar II dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang guna memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.
Baca juga: DPRD Batam dorong penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik
Pemerintah juga memastikan kendaraan yang melintasi jalan itu sesuai dengan standar tonase yang telah ditetapkan.
Keberadaan Jalan Pelantar II memudahkan aktivitas mobilitas masyarakat, terutama akses transportasi laut yang menjadi urat nadi pergerakan warga pesisir.
Selain itu, Jalan Pelantar II adalah akses vital menuju Pelabuhan Kuala Riau, tempat keluar masuk truk bongkar muat logistik.
"Kawasan ini salah satu pusat perekonomian yang menopang kebutuhan pokok masyarakat di Ibu Kota Kepri,” ujarnya.
Rodi turut menjelaskan biaya perbaikan Jalan Pelantar II Tanjungpinang setara dengan membangun jembatan yang mampu menahan beban kendaraan Muatan Sumbu Terberat (MST) 12 hingga 15 ton.
Pembangunan jalan sepanjang 24,2 meter dengan lebar 6 meter itu menggunakan metode pondasi bore pile dengan full casing, bukan menggunakan tiang pancang atau spun pile.
Baca juga: Pemkab Natuna ajarkan siswa main teater mendu
Pondasi bore pile merupakan pondasi dalam yang berbentuk layaknya tabung panjang dan ditancapkan ke dalam tanah yang bertujuan agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh setelah pembangunan selesai.
"Pembangunannya berstandar jembatan, sehingga biayanya relatif mahal dibandingkan menggunakan pondasi tiang pancang spun pile," ungkap Rodi.
Ia menyampaikan biaya perbaikan jalan amblas tersebut mencapai sekitar Rp27 juta per meter persegi, angka yang hampir mendekati dengan membangun jalan beton di atas air atau pembangunan jembatan.
Nilai proyek secara keseluruhan sebesar Rp3,9 miliar atau lebih rendah Rp600 juta dari pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar yang disiapkan dari APBD 2025, melalui sumber dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Konstruksinya memang sudah setara jalan provinsi, sama seperti akses ke pelabuhan atau jalan penghubung daerah. Jadi bukan sekadar jalan lingkungan biasa," ungkapnya.
Baca juga: Bencana Sumatera, Posko di Natuna turut himpun bantuan
Selain itu, lanjut Rodi, desain proyek rekonstruksi Jalan Pelantar II ini mengikuti konsep integrasi dengan Pelantar I dan II Tanjungpinang yang sebelumnya sudah dikerjakan.
Bedanya, proyek integrasi menggunakan tiang pancang spun pile berdiameter 60 centimeter, sedangkan di Jalan Pelantar II harus memakai tiang bore pile, karena mempertimbangkan faktor lingkungan.
Penutupan jalur sejak amblas membuat arus barang terpaksa dialihkan ke Pelantar I yang menimbulkan kepadatan, kemacetan dan berpotensi mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
"Kalau tidak segera diperbaiki, arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa terus tersendat," demikian Rodi.
Baca juga: Jurnalis Batam galang donasi online untuk korban terdampak bencana Sumatera
Komentar