Pemkot Batam targetkan efisiensi belanja Rp18,1 miliar dengan WFH

Jumat, 24 April 2026 11:34 WIB

Sekda Batam Firmansyah (tengah) saat melaksanakan rapat dengan Kepala OPD bagian keuangan dan pendapatan di Batam, Kepri. (ANTARA/HO-Diskominfo Batam)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menargetkan efisiensi belanja hingga Rp18,1 miliar dengan kebijakan ‘work from home’ (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam mulai memberlakukan kebijakan WFH pada 24 April 2026.

"Dengan diberlakukannya WFH, harus diikuti dengan efisiensi belanja kantor, seperti penghematan listrik dan air. Penggunaan ini akan dilaporkan secara berkala setiap dua bulan kepada Kementerian Dalam Negeri," ujarnya dalam keterangan resmi diterima di Batam, Jumat.

Selain itu, la juga menekankan penghematan BBM melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang Transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas bagi ASN.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas usulan efisiensi anggaran sebesar Rp18.155.350.882.

Baca juga: Legislator imbau warga Kepri ikut prosedur bekerja di luar negeri

“Jumlah ini terdiri atas dua kategori, yakni efisiensi berdasarkan SE Wali Kota sebesar Rp10.811.154.611 dan efisiensi dari penerapan budaya kerja sebesar Rp7.344.196.271,” katanya.

Penghematan tersebut bersumber dari beberapa komponen belanja, seperti listrik, air, telepon, BBM dan perjalanan dinas.

“Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 23,61 persen dari target, dengan nilai Rp988.163.191.800. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp75.063.332.488 atau 18,02 persen,” katanya.

Abdul Malik meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai secara rinci hingga Desember 2026 serta menyesuaikan Rencana Anggaran Kas (RAK) dengan kebutuhan riil.

Menambah, Sekda Firmansyah sebut penerapan WFH tidak hanya bertujuan mengubah pola kerja, tetapi juga sebagai langkah konkret mendorong efisiensi belanja daerah.

Ia berharap seluruh OPD disiplin dalam melaksanakan langkah efisiensi tersebut.

“Seluruh OPD harus membiasakan hemat energi di lingkungan kerja. Matikan komputer, lampu dan pendingin ruangan setelah jam kerja,” kata dia.