Pemkab Bintan ajukan tambahan titik kampung nelayan merah putih

Senin, 18 Mei 2026 17:17 WIB

Bupati Bintan Roby Kurniawan. (ANTARA/HO-Diskominfo Bintan)

Bintan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bintan (Pemkab Bintan), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan kembali penambahan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan awalnya pemkab mengusulkan 17 titik KNMP, di mana 12 titik di antaranya sudah disurvei KKP dan masih menunggu rekomendasi lahan laut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri.

"Kami izin mengusulkan sepuluh titik lagi untuk tambahan KNMP, termasuk di Pulau Tambelan," kata Roby dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan KNMP bersama Pemerintah Provinsi Kepri secara daring di Kantor Bapperida Bintan, Senin.

Roby optimistis pembangunan KNMP akan mendongkrak perekonomian sekaligus kesejahteraan warga nelayan, khususnya di Bintan.

Program kampung nelayan yang digagas Presiden Prabowo itu akan didukung sarana dan prasarana penunjang yang lengkap dan memadai, mulai dari dermaga, pabrik es, SPBU nelayan, tempat pelataran bongkar muat, perbengkelan reparasi kapal perbaikan bahkan kapal bantuan nelayan pun disiapkan pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

"Program ini sangat bagus karena Bintan memang dikenal dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa. Sebagian hasil produksi perikanan kita telah mampu menembus pasar ekspor Asia hingga Eropa," ujar Roby.

Senada, Kepala Dinas Perikanan Bintan Fachrimsyah menjelaskan dari 17 titik KNMP yang diusulkan sebelumnya ke KKP, sebanyak 12 titik sudah disurvei, dan telah tervalidasi sebanyak delapan titik.

Dalam waktu dekat, kata dia, akan dilakukan survei ulang untuk tiga titik KNMP, termasuk titik-titik baru yang diusulkan ke pusat.

"Ada sepuluh titik lagi yang kita usulkan, sebagian di Tambelan, termasuk di Pengudang diusulkan ulang karena harus ada koordinasi ulang, sebab lahannya masuk ke dalam hak guna usaha (HGU)," ungkap Fachrim.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik usulan penambahan KNMP di wilayah Bintan, untuk selanjutnya ditindak lanjuti ke KKP RI.

Ansar juga meminta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri terus menggali potensi jika ada titik koperasi nelayan yang masih bisa diusulkan, termasuk penyelesaian status kepemilikan lahan guna mempercepat pembentukan KNMP.

"Kita mengejar target pembentukan 100 KNMP se-Kepri, mulai tahun ini," kata Ansar saat memimpin rapat tersebut.