DPRD Karimun Pertanyakan Minimnya PAD Penambangan Timah

Jumat, 29 November 2013 14:19 WIB

Karimun (Antara Kepri) - DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mempertanyakan minimnya pendapatan asli daerah dari penambangan timah swasta menggunakan kapal isap di perairan setempat.

"Kalau tidak ada PAD untuk daerah, kenapa kapal-kapal isap timah itu dibiarkan begitu saja mengeksploitasi kekayaan laut sementara kontribusinya bagi daerah minim," kata Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Menurut Raja Bakhtiar setiap kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam hendaknya memberikan dampak positif bagi pembangunan, termasuk penambangan timah menggunakan kapal isap yang marak di perairan Karimun.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, dari tiga perusahaan yang beroperasi, hanya PT Eunindo Usaha Mandiri yang menyetor ke kas daerah, sedangkan dua perusahaan belum jelas apakah sudah menyetor atau belum.

"Yang kami tahu hanya Eunindo. Tidak mungkin dua perusahaan yang lain itu tidak bisa setor sementara kapal-kapal isapnya beroperasi," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mengevaluasi kembali keberadaan kapal-kapal isap sehingga tidak merugikan daerah.

"Dampak aktivitas kapal isap itu sangat besar, laut tercemar dan tangkapan nelayan berkurang. Kalau tidak memberikan kontribusi bagi PAD, sama saja dengan penjarahan sumber daya alam," tuturnya.

Ia menyarankan agar sektor pertambangan timah memberikan kontribusi maksimal bagi PAD, pemerintah daerah selayaknya mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertambangan.

"Jadi, perusahaan-perusahaan timah swasta itu membentuk konsorsium dengan BUMD pertambangan yang didirikan pemerintah daerah. Tujuannya agar PAD dari sektor itu bisa maksimal," katanya.

Menurut dia, kritikan minimnya PAD dari sektor penambangan timah swasta tersebut disampaikan bertujuan untuk meningkatkan PAD yang diprediksi menurun pada 2014 sebagaimana terungkap dalam rapat paripurna beragendakan pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2014 beberapa waktu lalu.

"Kami tidak tahu berapa jumlah kapal isap timah yang beroperasi, tapi apa yang kami paparkan ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan daerah," kata dia.

Berdasarkan informasi dihimpun, kapal isap timah yang beroperasi di perairan Karimun lebih dari 40 unit yang tersebar di sejumlah area kuasa penambangan timah swasta.

Beberapa waktu lalu, kalangan nelayan dimotori Kontak Tani Nelayan Andalan menggelar unjuk rasa mengeluhkan penambangan timah di laut yang berdampak merosotnya hasil tangkapan nelayan tradisional. (Antara)

Editor: Kaswir