Legislator: Kenaikan Harga LPG Potensial Timbulkan Gejolak

Sabtu, 4 Januari 2014 21:47 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kenaikan harga "liquefied petroleum gas" (LPG) tabung isi ulang 12 kilogram sebesar 68 persen berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat, kata Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yudi Carsana.

"Kenaikan harga LPG nonsubsidi dari Rp105.000 menjadi Rp160.000 merupakan kado buruk perayaan Tahun Baru 2014 yang diberikan Pertamina kepada masyarakat. Tentunya, kebijakan itu mengejutkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah penghasil gas," tambahnya di Tanjungpinang, Sabtu.

Gejolak sosial berpotensi terjadi di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, karena kedua daerah merupakan penghasil migas. Apalagi kenaikan harga LPG pasti memengaruhi harga kebutuhan masyarakat lainnya.

Peningkatan biaya hidup semakin menyulitkan masyarakat. Hal itu menjadi benih yang dapat menimbulkan gejolak atau konflik sosial.

"Kondisi ini sangat miris, karena Kepulauan Riau yang memiliki dua daerah penghasil migas juga 'dipaksa' menggunakan LPG nonsubsidi yang mahal," ungkapnya.

Ia mengemukakan, pemerintah telah mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, terutama terhadap masyarakat Kepri. Di saat harga LPG tinggi, gas di Anambas sampai sekarang masih disalurkan ke Singapura.

Kondisi itu yang menimbulkan opini bahwa pemerintah wajib mempertimbangkan kepentingan lokal dan nasional. Jika gas langka sehingga harganya dinaikkan, maka sudah seharusnya potensi gas nasional dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

"Kami minta pemerintah meninjau kembali kerja sama yang dibangun dengan Singapura. Menurut kami, sudah saatnya pemerintah mengambil alih gas di Anambas dan Natuna," katanya.

Pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah yang positif, dengan mempertimbangan kepentingan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum mengambil kebijakan yang berhubungan dengan publik. Artinya, sebelum harga LPG dinaikan, pemerintah harus melakukan uji publik.

"Jika masyarakat tidak setuju dengan kebijakan itu, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang efektif lainnya, tanpa menaikkan harga LPG," ujarnya.

Menurut dia, konversi minyak tanah ke gas yang gencar dilakukan tahun 2012 sukses dilaksanakan, tetapi tidak menguntungkan bagi masyarakat.(Antara)