Diskop Karimun: Koperasi Aktif Hanya Lima Puluh

Rabu, 14 Mei 2014 18:29 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menyatakan dari sekitar 350 koperasi yang terdata di daerah setempat, hanya 50 yang aktif.

"Sebanyak 50 koperasi yang aktif kami nilai memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai Undang-undang Perkoperasian. Sisanya tidak jelas keberadaannya, baik pengurus, kantor atau plang namanya," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop, UKM dan Perindag) Karimun Muhammad Hasbi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Muhammad Hasbi mengatakan akan menginventarisasi kembali koperasi untuk dibenahi dan dibina agar tumbuh sesuai cita-cita perkoperasian Indonesia.

"Bagi koperasi yang benar-benar tidak bisa dibenahi akan kita bekukan. Kendati demikian, pemerintah daerah berharap koperasi yang tidak aktif itu kembali menjalankan usahanya," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah sangat berkepentingan dalam membina koperasi karena menjadi pilar ekonomi kerakyatan, yaitu tempat berhimpunnya pelaku UKM.

"Ekonomi kerakyatan itu didukung kekuatan pelaku UKM. Jika mereka tidak diwadahi dalam bentuk koperasi, maka mereka akan tergilas dan sulit bersaing dalam dunia usaha," ucapnya.

Ia mengakui pertumbuhan koperasi di Karimun belum sesuai harapan, karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya masalah pembiayaan, jaringan kerja atau networking serta sarana prasarana.

Kendala lain yang cukup mengganjal, menurut dia, adalah etos kerja dan pola pikir atau "mindset" yang cenderung menerima apa adanya sehingga tidak memunculkan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengembangkan unit usaha koperasi.

"'Mindset' seperti ini harus kita perbaiki sehingga sektor koperasi kembali tumbuh sesuai dengan cita-cita pendiri Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Perlu terobosan dan menciptakan sesuatu yang baru disertai kedisiplinan yang tinggi dalam mengelola koperasi," tuturnya.

Ia juga mengatakan keterbatasan tenaga penyuluh koperasi menyebabkan koperasi di Karimun ibarat "mati suri" atau seperti kata pepatah, "Hidup segan mati tak mau".

"Pegawai yang membidangi koperasi hanya tujuh orang, tidak mungkin melakukan pembinaan hingga tingkat bawah. Sementara itu, pemerintah daerah belum membuka lowongan pegawai negeri yang baru," katanya.

Namun demikian, kata dia lagi, pihaknya telah membuat kebijakan dengan memberdayakan pegawai di tingkat kecamatan sebagai tenaga penyuluh koperasi yang bisa melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap seluruh koperasi di wilayahnya.

"Tahun ini, kita sudah merekrut tujuh pegawai di tingkat kecamatan sebagai tenaga penyuluh koperasi. Kebijakan ini kami lakukan untuk menyiasati kekurangan pegawai di kantor dinas," kata dia.

Menyinggung tidak adanya dana bergulir untuk koperasi yang dialokasikan melalui APBD kabupaten, ia mengatakan turut menjadi pemikiran bagi jajarannya mengingat program dana bergulir dihentikan karena banyak yang macet.

"Persoalan macetnya dana bergulir beberapa waktu lalu juga mempengaruhi pertumbuhan koperasi. Ke depan, kami berencana membentuk lembaga independen agar tidak macet lagi. Ini sedang kami pelajari," kata dia. (Antara)

Editor: Zita Meirina