
Pemkab Karimun Berkomitmen Kembangkan Ekonomi Kerakyatan

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.
"Memang kurang terpublikasikan, tapi kami sangat berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga membantu mencarikan pasar produk-produk yang dihasilkan para pelaku UKM maupun IKM," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Karimun Muhammad Hasbi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Muhammad Hasbi menjelaskan, salah satu upaya pihaknya mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah menggelar pelatihan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pelatihan kerajinan pandan yang sudah dua kali dilaksanakan, yaitu pelatihan dasar dan lanjutan.
Kemudian, pembekalan dan bimbingan teknis bagi pengurus koperasi sebagai wadah berhimpun pelaku UKM maupun IKM.
Sedangkan pemasaran produk-produk UKM dan IKM, juga dibantu dengan mendirikan "Gerai Karimun" di ruang tunggu keberangkatan penumpang di pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun.
Setiap produk yang dihasilkan dan telah terseleksi, menurut dia, dijual di Gerai Karimun dan tentunya sudah dikemas sedemikian rupa agar menarik minat para penumpang kapal.
Selain Gerai Karimun, ia juga membantu pemasaran produk UKM dan IKM dengan bekerja sama dengan "outlet" atau "counter" di pasar swalayan atau mal.
"Kalau di pasar-pasar swalayan Karimun sudah sejak lama turut menjual produk-produk yang mereka hasilkan, seperti aneka kerupuk ikan, kerupuk udang, kue bangkit dan lainnya. Ke depan akan kita perluas, bahkan kita sudah bekerja sama dengan mal-mal di Batam untuk menyiapkan 'outlet' atau 'counter' yang menjual produk-produk khas Karimun," katanya.
Ia juga mengatakan telah menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Handicraft Yogyakarta untuk membantu pemasaran hasil kerajinan para pelaku IKM, seperti kerajinan pandan.
"Kerja sama dengan balai latihan dari Yogya itu juga untuk peningkatan kualitas produk, seperti desain, kehalusan. Produk kerajinan yang dihasilkan akan diseleksi agar mampu bersaing ketika dipasarkan," ucapnya.
Menyinggung soal kemasan produk agar lebih menarik, ia mengatakan terus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan.
"Kami juga berencana mendirikan "packing house". Produk-produk yang mereka hasil nanti dibawa dan dikemas di sana," katanya.
"Packing House", menurut dia, akan didirikan dengan memanfaatkan Gedung Karimun Exhibition and Convention Center (KECC) yang sedang dibangun di kawasan Coastal Area Tanjung Balai Karimun.
"Gedung KECC akan kita jadikan sentra pengembangan ekonomi kerakyatan, semua kegiatan promosi kita pusatkan di sana," katanya.
Pada kesempatan itu, Muhammad Hasbi mengatakan, pengembangan ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak semuanya terfokus di Diskop UKM dan Perindag, tetapi tersebar pada beberapa instansi teknis lain, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengurus peningkatan ekonomi nelayan atau budidaya rumput laut, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang menangani masalah ekonomi para petani.
"Kalau kami kan tidak sampai ke sana, karena hanya menangani produk olahan, misalnya dodol rumput laut yang berbahan baku rumput laut, kami membantu pengolahan dan pemasarannya, sedangkan pengembangan rumput lautnya ditangani Dinas Perikanan dan Kelautan. Begitu juga yang lain," katanya.
Mengenai tidak adanya dana bergulir yang dialokasikan melalui APBD, menurut dia program dana bergulir harus melalui kajian mendalam agar tidak macet seperti pengalaman sebelumnya.
"Kami sedang mempelajari rencana pembentukan Lembaga Dana Bergulir yang independen, tidak seperti yang telah lalu. Kalau sudah siap akan kami paparkan kepada bupati," ucapnya.
Secara terpisah, Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu Karimun Datuk Panglima Azman Zainal menilai pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku UKM dan IKM jalan di tempat.
"Saya tidak melihat ekonomi kerakyatan tumbuh dan berkembang. Mereka berusaha sendiri tanpa dukungan pemerintah," kata Azman.
Azman mengatakan, pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan satu dari empat azam Karimun, namun menurut dia tidak tergambar dalam program pemerintah daerah.
"Pengembangan investasi juga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat, kecuali untuk segelintir atau sekelompok orang saja," kata dia. (Antara)
Editor: Eddy K Sinoel
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
