Kemlu: Kerja Sama Multinegara Wujudkan Poros Maritim

Kamis, 18 Juni 2015 04:57 WIB

Visi poros maritim ini membutuhkan semua pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga maupun industri strategis, untuk bekerja sama mewujudkannya

Batam (Antara Kepri) - Ketua Pelaksana Harian Pokja Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri I.G. Ngurah Swajaya menilai upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa negara atau multinegara.

"Ada kemungkinan kerja sama untuk mewujudkan visi poros maritim ini multinegara karena yang namanya infrastruktur maritim saja melibatkan berbagai aspek, bukan hanya pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal, tetapi juga daya dukung energi," kata Duta Besar Ngurah Swajaya di Batam, Rabu.

Menurut Dubes Ngurah Swajaya, Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan beberapa negara untuk mewujudkan visi poros maritim dunia, yang salah satunya dalam proses pembangunan infrastruktur maritim.

"Barangkali misalnya pengembangan sistem pelabuhan bisa saja 'software-nya' dari Amerika. Sementara pembangunan fisik pelabuhannya bisa saja dari Tiongkok karena dengan 'term and condition' di mana mereka kasih pendanaan yang lebih murah sifatnya," ujar Ngurah mencontohkan.

Dia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) dan dalam kunjungan ke beberapa negara telah mengajak berbagai pihak untuk berinvestasi di Indonesia dalam pembangunan infrastruktur maritim, khususnya tol laut.

"Dari hasil kunjungan Presiden didapat beberapa komitmen investasi, salah satunya minat investasi Tiongkok dikaitkan dengan pembangunan jalur sutra. Pemerintah Jepang dan beberapa negara di Eropa ikut berminat mendukung pembangunan infrastruktur kemaritiman di Indonesia," ungkap dia.

Selain negara-negara tersebut, kata dia, Amerika Serikat pun telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi kemaritiman Indonesia dan mewujudkan visi poros maritim dunia.

Namun, dia berpendapat Tiongkok sebagai negara yang paling siap bermitra dengan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur maritim.

"Untuk kesiapan kemitraan pembangunan infrastruktur maritim, kita harus akui Tiongkok lebih siap. Ada perbedaan karakteristik antara Tiongkok, Jepang dan Amerika dalam melakukan investasi. Perbedaan yang sederhana, Tiongkok itu lebih cepat," ujar dia.

"Kalau Jepang mungkin kelemahannya itu, belum bisa secepat itu, apalagi Amerika prosesnya lama," lanjutnya.

Akan tetapi, Ngurah juga menilai bahwa rencana investasi asing yang akan masuk untuk pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia harus diimbangi dengan kesiapan di dalam negeri untuk menerima dan mengelola investasi tersebut.

"Visi poros maritim ini membutuhkan semua pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga maupun industri strategis, untuk bekerja sama mewujudkannya," kata Ketua Harian Pokja Diplomasi Ekonomi Kemlu itu.

Kementerian Luar Negeri turut mendukung upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di sektor infrastruktur maritim, khususnya melalui Pokja Diplomasi Ekonomi dan para Perwakilan RI di luar negeri. (Antara)

Editor: Rusdianto