SP Pertamina: Pemerintah Tidak Percayai Anak Bangsa

Kamis, 25 Juni 2015 01:16 WIB

Apa untungnya buat negara jika mereka sudah 50 tahun menikmati kekayaan gas kita di Mahakam. Dan, sekarang masih harus dikasih lagi sebesar 30 persen sementara Pertamina dipaksa yang sepenuhnya jadi operator

Batam (Antara Kepri) - Serikat Pekerja Pertamina UPMS I (SPP UPMS I) merasa pemerintah tidak lagi memercayai anak bangsa dengan mengurangi participating interest PT Pertamina Persero dalam pengelolaan Blok Mahakam dan memberikan porsi kepada perusahaan asing.

Ketua SPP UMPS I Sutrisno dalam rilis yang diterima di Batam, Selasa, mengatakan pemerintah Indonesia semakin tidak berpihak terhadap kepentingan nasional dengan ditetapkannya participating interest untuk Blok Mahakam yang akhirnya tidak 100 persen dimiliki oleh Pertamina.

"Memang, Pertamina tetap 100 persen menjadi operator. Tapi kami juga melihat bahwa dari sisi participating interest Pertamina hanya punya 70 persen pun itu akan diwajibkan lagi untuk di-share ke BUMD," kata dia.

"BUMD masih Indonesia, tidak jadi masalah, tapi kenapa Total Prancis - Inpek Jepang masih dapat PI 30 persen," kata Sutrisno mempertanyakan.

Pengelola Blok Mahakam sebelumnya sudah menjadi operator selama 50 tahun lebih dan sekaligus memiliki PI sebesar 100 persen. Karena itu setelah selesai, seharusnya kini saatnya anak bangsa mengambil peran itu.

"Apa untungnya buat negara jika mereka sudah 50 tahun menikmati kekayaan gas kita di Mahakam. Dan, sekarang masih harus dikasih lagi sebesar 30 persen sementara Pertamina dipaksa yang sepenuhnya jadi operator," kata dia.

Serikat Pekerja menduga, pemerintah memang tidak sepenuhnya menginginkan Pertamina tumbuh besar di negeri sendiri.

Saat ini, Pertamina memang masih menjadi produsen Migas dengan produksi terbesar nomor dua di Indonesia.

Padahal, lanjutnya, di sisi lain dari kinerja K3S yang ada di Indonesia hanya Pertamina yang dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tren produksi migas yang meningkat.

"Sepertinya mereka memang tidak ingin Pertamina menjadi perusahaan besar," tandasnya.

Ia menilai upaya pengerdilan Pertamina ini juga terlihat dari kebijakan pemerintah di sektor hilir migas. Khususnya dalam hal penetapan harga BBM tertentu yang di satu sisi membebani keuangan Pertamina.

"Dulu di awal kebijakan harga Premium di luar Jawa Madura Bali akan disesuaikan tiap bulan. Nyatanya, saat ini ketika harga sudah tidak sesuai, Pertamina dipaksa menanggung biaya distribusi yang merugikan keuangan kami," kata dia melanjutkan.

Belum lagi intervensi pemerintah dalam penetapan harga BBM Umum Pertamax Series akhir-akhir ini.

Dikatakan Sutrisno, dalam sepanjang sejarah, pemerintah tidak pernah mencampuri urusan penetapan harga BBM Pertamax Series yang bukan barang subsidi.

"Anehnya, beberapa waktu lalu pemerintah memaksa kita untuk tidak menyesuaikan harga. Sementara SPBU-SPBU Asing dibiarkan saja mengatur harga BBM mereka sendiri," kata dia.

Sementara, dalam lima tahun terakhir, pelarangan penyesuaian harga juga membuat Pertamina dipaksa merugi menjual elpiji 12 kg triliunan rupiah.

Pertamina sebagai perusahaan milik bangsa, lanjutnya, sudah sepantasnya didukung penuh oleh negara untuk bisa tumbuh besar dan kuat di negeri sendiri.

Sebagai "economic powerhouse", kontribusi Pertamina sejak tahun 57 tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya terkait sektor energi, namun unsur peningkatan ekonomi masyarakat juga turut berkembang dengan keberadaan Pertamina di seluruh pelosok nusantara. (Antara)

Editor: Rusdianto