Pesawat Asing Kerap Masuk Wilayah Natuna

Batam (Antara Kepri) - Komandan Skadron (Danskadron) 11 Unjungpandang, Letkol (Pnb) Vincentius Endy HP mengatakan selama operasi Tangkis Sergap wilayah Kepri, kawasan udara Natuna paling rawan terhadap pelanggaran pesawat tidak berizin.

"Setiap hari rata-rata 3-5 pesawat tidak berizin melintas. Ada pesawat militer dan penumpang, Khususnya di sekitaran Matak Natuna," kata dia di Hang Nadim Batam, Jumat.

Sejak dua pekan terakhir TNI AU menyiagakan dua pesawat SU-30 dan dua pesawat SU-27 dari Skadron II Ujungpandang untuk melakukan operasi sekitar kawasan udara Provinsi Kepulauan Riau.

"Frekuensi pelanggaran pesawat tanpa izin di Kepri cukup banyak. Namun yang terbanyak di Natuna. Rata-rata pesawat tujuan Malaysia dan Singapura memotong jalur kawasan itu," kata Vincentius.

Ia mengatakan, seluruh pesawat itu rata-rata koperatif dan bersedia dihalau keluar dari wilayah udara NKRI sesuai dengan perintah atasan.

"Sesuai perintah komando atasan, semua diusir setelah diperingatkan agar mengurus izin saat masuk NKRI. Tidak ada yang sampai diturunkan di Batam meski ada yang membandel," kata dia.

Vincentius mengatakan, dengan adanya operasi udara dari Batam jumlah pelanggaran sebenarnya menurun dibandingkan saat tidak ada sukhoi yang disiagakan.

"Dengan keberadaan sukhoi disini banyak pengaruhnya. Rata-rata mereka sudah tahu dan tidak melakukan pemotongan jalur lagi," kata Vincentius.

Ia mengatakan, apapun kondisinya seluruh pesawat tidak dikenal yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin harus ditindak tegas mengingat itu kedaulatan negara.

"Apapun akan kami ambil tindakan tegas. Ini menyangkut kedaulatan udara NKRI. Artinya mereka tidak menghargai NKRI jika melakukan pelanggaran," kata dia.

Sementara itu, ia juga mengatakan sepanjang jumat ada sejumlah pelanggaran yang dilaporkan. Saat ini dua sukhoi juga tengah melakukan pengejaran terhadap pesawat tidak dikenal tersebut.

Terpisah Komandan Lanud Tanjungpinang Letkol Pnb I Ketut Wahyu Wijaya mengatakan berdasarkan Annex 11 (Air Traffic Services), penyerahan pengaturan wilayah udara semata-mata untuk keselamatan penerbangan, bukan untuk kepentingan lain.

"Untuk kedaulatan tetap harus dijaga. Makanya ketika ada pelanggar wilayah udara harus tetap diambil tindakan," kata Ketut. (Antara)

Editor: Rusdianto