Gubernur Kepri: Batam Kondusif

Rabu, 16 November 2016 16:38 WIB

Kita yakinkan suasana sangat kondusif. Inilah kadang, karena bebasnya berpendapat, ada yang memanfaatkan situasi hingga merugikan. Saya harap mereka kembali sadar

Batam (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meyakinkan kondisi keamanan di Kawasan Batam, kondusif, menyusul sejumlah aksi yang dilakukan masyarakat dalam menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"Batam sangat kondusif. Kemarin saya jalan sendiri, enggak apa-apa, aman," kata Gubernur Nurdin usai menghadiri apel gelar pasukan zebra seligi 2016 dan Apel Kebhinnekaan di Batam, Rabu.

Ia membantah seluruh rumor di media sosial yang menyatakan Batam tidak aman, bahwa di kawasan investasi itu sedang terjadi kerusuhan akibat penolakan kenaikan UWTO.

Gubernur pun optimistis Batam akan terus aman, berkat kerja sama yang baik antara seluruh elemen masyarakat dengan TNI dan Polri.

"Kita yakinkan suasana sangat kondusif. Inilah kadang, karena bebasnya berpendapat, ada yang memanfaatkan situasi hingga merugikan. Saya harap mereka kembali sadar," kata Gubernur.

Ia meminta masyarakat tenang dan tidak terpancing berbagai isyu yang dapat menyesatkan.

Batam, kata dia, merupakan rumah bagi banyak suku dan bangsa di Indonesia yang datang untuk mencari nafkah. Karenanya seluruh masyarakat harus saling bahu-membahu memastikan kondisi aman.

"PR kita banyak, apalagi batam miniatur NKRI. Semua suku ada di Batam, mereka meninggalkan kampung untuk cari makan," kata dia.

Gubernur khawatir, bila kondisi keamanan Batam terancam, maka investor akan mencabut modalnya dari kawasan itu, hingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian juga memastikan kondisi Batam aman.

Ia membantah telah terjadi aksi pembakaran di kawasan itu akibat penolakan UWTO. Kapolda menjelaskan, insiden pembakaran disebabkan persoalan lain yang tidak ada kaitannya dengan UWTO.

Kapolda mencurigai, banyaknya demo dan penolakan UWTO dimanfaatkan pihak tertentu khususnya yang punya lahan banyak karena keberatan atas ketegasan pemerintah dalam menaikan tarif UWTO tersebut.

"Jangan sampai ada yang cari panggung. Saya curiga pihak-pihak tertentu terusik dengan ketegasaan ini," kata Sam.

Kapolda juga mengimbau masyarakat tidak memaksakan kehendak untuk membatakan kenaikan tarif UWTO tersebut karena proses penolakan melalui jalur hukum tengah berlangsung.

"Jangan memaksakan kehendak, upaya hukum masih berlangsung. Kalau memaksa makar namanya," kata Sam. (Antara)

Editor: Rusdianto