
BKKBN Kepri Targetkan 70 Kampung KB

Bagi Kepri ini sesuai, karena pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa. Program BKKBN ini salah satu bentuk nyata yang harus didukung semua pihak
Batam (Antara Kepri) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepri menargetkan pembangunan 70 kampung KB sepanjang 2017 pada tujuh kota/kabupaten setempat.
"Target tahun ini 70 kampung KB akan didirikan pada tujuh kabupaten dan kota di Kepri. Masing-masing kecamatan sedikitnya akan ada satu Kampung KB," kata Plh Kepala BKKBN Provinsi Kepri, Saifuddin usai acara Workshop Perencanaan Kegiatan Kampung KB pada salah satu hotel di Batam, Selasa.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut BKKBN membutuhkan dukungan berbagai pihak seperti Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota/Kabupaten di Kepri, TNI, BNN, Kementerian Agama agar bisa terwujud dengan baik.
"Dengan koordinasi yang dilakukan ini diharapkan akan mempercepat target tersebut terwujud. Karena kampung KB memang didirikan untuk mencapai program kependudukan dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat (KKB-PK)," kata dia.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arif Fadillah mengatakan program KKB-PK dari BKKBN tersebut sesuai dengan program pemerintah 2015-2019 yang harus mendapat dukungan semua pihak.
"Bagi Kepri ini sesuai, karena pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa. Program BKKBN ini salah satu bentuk nyata yang harus didukung semua pihak," kata dia.
Oleh sebab itu kami mengajak semua pihak agar sama-sama meningkatkan sinergitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Humphery Apon mengatakan syarat sebuah Kampung KB adalah dimana banyak anak putus sekolah, banyak ibu meninggal saat melahirkan, dan masyarakat termarginalkan.
"Pada tempat-tempat seperti itulah seharusnya Kampung KB didirikan. Selanjutnya berbagai pihak melakukan intervensi dengan berbagai program sehingga kehidupan mereka membaik," kata dia.
Agar Kampung KB bisa sukses, kata dia, intervensi harus dilakukan secara terpadu dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.
"Nanti setiap periode akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangannya. Jangan sampai program ini tidak berjalan dan hanya dilakukan secara simbolis saja," kata Humphery.
Kegiatan Workshop Perencanaan Kegiatan Kampung KB tersebut diselenggarakan hingga 15 Maret dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari BKKBN pusat, Pemprov Kepri, TNI AD, BNN Kepri. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta : Larno
Editor:
Kepulauan Riau
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
