Bupati: PL IPDN Nilai Tambah Reformasi Birokrasi Natuna

Kamis, 23 Maret 2017 16:21 WIB

Parade Drum Band Praja IPDN saat tiba di Ranai, Natuna (Cherman)

Tidak menutup kemungkinan dari hasil kajian tersebut menjadikan Natuna daerah otonomi baru, yaitu provinsi, itu menyangkut masa depan Natuna dari sisi pemerintahan dan dilihat dari sisi lainnya

Natuna (Antara Kepri) - Bupati Natuna Hamid Rizal mengemukakan, pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh praja IPDN Kampus Sumatera Barat di Natuna, 16 Maret sampai 5 April 2017, memberikan nilai tambah dalam mereformasi birokrasi pemerintahan setempat.

"Ditetapkannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi praktek kerja lapangan oleh IPDN Regional Sumbar, memiliki arti penting terhadap upaya pembenahan serta mewujudkan reformasi birokrasi sebagaimana yang sedang diupayaakan bersama," kata Hamid.

Hamid Rizal mengatakan, Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah perbatasan hendaknya dapat mencerminkan sistem pemerintahan dan konsep pembangunan sebagai miniatur bangsa yang berada di beranda terdepan wilayah kedaulatan NKRI.

Menurut Hamid, Natuna membutuhkan pembenahan serta penyesuaian terhadap berbagai regulasi, seiring berjalan waktu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi tuntutan pelayanan serta upaya reformasi birokrasi disemua tingkatan pemerintahan.

Seiring bergulirnya semangat reformasi birokrasi, para aparatur pemerintah diharuskan mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam menciptakan pelayanan yang prima, pelayanan tugas yang efisien, tepat sasaran, merata dan profesional.

Tuntutan pelayanan semakin kompleks yang menyebabkan para aparatur harus menyesuaikan kondisi dinamika terkini, membekali diri dengan berbagai kemampuan yang akan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembenahan kawasan perbatasan.

Bupati Natuna Hamid Rizal meyakini hal tersebut dapat diwujudkan melalui kerja keras. Kondisi georafis tidak menjadi kendala jika semua pihak fokus terhadap niat dan ikhlas dalam menjalankan tugas, serta menjadikan kesempatan Natuna untuk berbenah dengan adanya perhatian pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri melalui program Praktek Lapangan Praja IPDN, dan salah satu momentumnya adalah, Natuna sebagai tuan rumah pembukaan PL IPDN seluruh Indonesia pada tahun ini.

Khusus untuk para praja, hamid berpesan kepada mereka yang saat ini sedang menjalankan tugas dilapangan untuk seriaus, karena hasil yang akan mereka bawa sebagai rujukan pemerintah membangun Natuna kedepan.

"Berbagai ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan mereka dapat diterapkan sebaik mungkin serta menjadi bahan pengetahuan yang bersifat akademik berupa kajian dan analisa," kata dia.

Ia juga berpesan kepada mereka, agar dapat menyesuaikan diri dan membawa nilai positif bagi masyarakat Natuna serta diri mereka sendiri.

"Sebagai panutan harus bisa mengabaikan berbagai pengaruh negatif, yang rentan dan merongrong mental generasi muda seperti narkoba, berbagai penyakit masyarakat, diakibatkan dari nilai-nilai pergaulan dunia barat yang tentunya tidak sesuai dengan norma dan adab ketimuran masyarakat kita,"tuturnya.

Dia mengharapkan penyelenggaraan praktek lapangan bagi madya dan nindya IPDN kali ini, dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan prima bagi masyarakat.

Dasar pelaksanaan PL IPDN mengacu pada PP Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta IPDN serta peraturan rektor IPDN nomor 4 tahun 2013 dan nomor 5 tahun 2014 tentang kurikulum IPDN.

Sebelumnya, saat apel pembukaan PL IPDN di Natuna, (16/3), Gubernur sekaligus Rektor IPDN Prof Dr Drs Ermaya Suradinata SH MH Ms berharap praktek praja 2017 sukses dan lancar sebagai lembaga civitas akademika.

"Di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri IPDN berkewajinban menjabarkan program Nawacita Pemerintah pusat khususnya poin ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam rangka NKRI," ujarnya.

Ia mengatakan praktek lapangan yang terkoneksi di wilayah perbatasan RI berdasarkan pada revolusi mental, karena itu Natuna salah satu daerah yang dimulainya pembangunan tersebut.

"IPDN sebagai pelopor revolusi mental yang telah dicanangkan presiden pada tanggal 17 Juni 2015. Program praktek lapangan yang dikoneksikan desa-desa terutama wilayah perbatasan agar tumbuhnya kemandirian kawasan perbatasan," kata dia.

Menurut dia, berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Natuna menjadi salah satu lokasi praktek lapangan praja IPDN kampus Sumatera Barat, dan Natuna sebagi tuan rumah pembukaan apel PL IPDN seluruh Indonesia pada tahun ini.

Tujuan lain dari penetapan PL IPDN ke Natuna menurut beliau sebagai kajian tentang sistem Pemerintahan Natuna kedepan.

"Tidak menutup kemungkinan dari hasil kajian tersebut menjadikan Natuna daerah otonomi baru, yaitu provinsi, itu menyangkut masa depan Natuna dari sisi pemerintahan dan dilihat dari sisi lainnya," ungkapnya.

Terlaksananya kegiatan tersebut, Ia nilai tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Natuna sendiri, Polri dan TNI. Hasil dari kegiatan tersebut akan berupa kajian untuk dapat disampaikan pada pemerintah pusat.

Ia menambahakan, setelah dilantik, praja akan ditempatkan pada daerah terpencil terdepan dan terluar untuk mengabdi dan melayani masyarakat, mereka harus hidup ditengan masyarakat sehingga mampu membuat profil dan monografi desa serta memberikan manfaat kepada masyarakat dimanapun berada.

Saat ini praja IPDN yang ditempatkan berjumlah 154 orang, dengan penempatan di 3 kecamatan, 2 kelurahan dan 9 desa. Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu Desa Ceruk 14 Praja, Desa Kelanga 14 Praja, Kecamatan Bunguran Tengah, yaitu Desa Air Lengit dengan 15 Praja, Desa Harapan Jaya sebanyak 15 Praja, Desa Tapau 15 Praja, sementara Kecamatan Bunguran Selatan, Desa Cemaga 15 praja, Desa Cemaga Tengah 15 prahja, sedangkan Kecamatan Bunguran Timur, Kelurahan Ranai Darat 14 Praja, Kelurahan Bandarsyah 14 Praja, Desa Batu Gajah 11 Praja dan Desa Sungai Hulu 11 orang Praja.

Pragram umum yang mereka jalani adalah tentang sistem pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan program khusus mengenai pendalaman tentang pelayanan pemerintah dan penataan keuangan desa, penataan sistematika dokumen keuangan desa serta masalah lainnya.

Hamid Rizal berharap kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Natuna tersebut, berjalan lancar serta memberi manfaat besar bagi Natuna. (Antara)

Editor: Rusdianto