2.000 Jamkesda Natuna Beralih Ke JKN-KIS

Natuna (Antara Kepri) - Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dr. Lenny Marlina Manalu, AAAK, menandatangani kontrak kerja sama dengan Bupati Natuna Hamid Rizal untuk mengalihkan 2.000 pemegang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Penandatanganan kerja sama dilakukan di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Ranai, Natuna, Rabu.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013, Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Usai penandatanganan kerja sama, dr Lenny Marlina Manalu AAAK, melanjutkan temu media bersama wartawan di Ranai Square, Rabu Sore.

Dalam pertemuan tersebut, Lenny menyampaikan mereka telah melakukan penandatanganan perjajian kerja sama integrasi jaminan kesehatan daerah Natuna ke mekanismeJKN -KIS.

"Artinya, saat ini Pemerintah Daerah Natuna telah berkontribusi untuk menyerahkan sebanyak 2.002 yang dianggap tidak mampu dari segmen Jamkesda menjadi JKN - KIS," kata dia.

Menurut dia, keputusan Bupati Natuna sudah tepat, sesuai dengan amanat undang-undang, memang daerah diminta untuk memberikan kontribusi.

"Dari total 250 juta jiwa, Pemerintah baru mampu 90,4 juta, dari jumlah tersebut masih didapati masyarakat miskin yang belum terkaper oleh APBN, sehingga pemda diminta untuk berkontribusi," kata dia.

Tugas pemda adalah mencari warga tidak mampu yang belum terkaper oleh Jamkesmas, serta membiayai masyarakat tidak mampu dengan membayar Rp23.000/ jiwa JKN Kelas III.

Lenny mengatakan jumlah pembayaran JKN-KIS ada pemotongan, karena itu sudah bagian dari kontrak kerja, sedangkan JKN-KIS untuk umum sebesar Rp. 25.500/ jiwa per bulan.

Total penduduk Natuna 73.591, saat ini yang telah menjadi peserta JKN - KIS berjumlah 24.091 dari dua kategori yaitu sektor PBI dan Non PBI.

" Diharapkan 1 Januari 2019 seluruh warga harus punya kartu JKN-KIS, sedangkan untuk para pekerja penerima upah yang berbadan hukum wajib harus memiliki JKN-KIS. Jika tidak, akan ada sanksi tegas, bahkan penindakan akan dilakukan oleh kejaksaan," kata dia.

Berdasarkan PP 86 Tahun 2013, semua pekerja penerima upah wajib memiliki JKN-KIS.

"Bagi perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya termasuk dirinya ke BPJS, jika tidak sangsinya bisa berupa administratif, penjara 8 tahun, denda Rp1 miliar, jadi tidak main-main, jika masih ada yang bandel siap-siap jaksa yang datang bukan saya," kata dia.

Mengenai sosialisasi, ia menganggap pihaknya telah merasa cukup mulai dari PT. Askes sampai bertraspormasi menjadi BPJS, mereka gencar melakukan sosialisasi di berbagai media.

"Negara tidak memaksa tetapi ini justru hak warga yang harus diberikan Negara dan inilah bentuk tanggung jawab Negara dan inilah sistemnya," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya tidak harus ada ancaman, tinggal kesadaran semua pihak.

"Negara menjual asuransi tergolong sangat murah, untuk umum, perorangan, atau pribadi, Kelas l Rp.80.000,-/ bulan, Kelas ll Rp51.000,- dan Kelas lll Rp25.500,-," katanya.

Ia juga mengatakan bagi yang ingin mendaftar tidak sulit, tinggal mengisi daftar, fotocopy KK, KTP,  buku rekening.

"Sejauh ini Natuna masih tergolong rendah, dibangingkan dengan daerah lain, dari 500 orang yang mendaftar secara pribadi, 80 persen nunggak," kata dia.

Di akhir jumpa pers, Lenny berharap semua Stake Holder mendukung program pemerintah tersebut. (Antara)

Editor: Rusdianto