Tanjungpinang (Antara Kepri) - Mantan Direktur Eksekutif Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau Fachry membeberkan karut-marut pengelolaan perusahaan plat merah itu.
"Saya harus sampaikan permasalahan buruk di dalam pengelolaan BUP Kepri kepada khalayak untuk kebaikan pemerintahan dan masyarakat," ujar Fachry di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, Senin.
Ia mengatakan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri dibangun dengan harapan pendapatan asli daerah dapat berjalan. Namun sejak tahun 2011, perusahaan ini belum memberi kontribusi bagi masyarakat.
Padahal anggaran daerah yang sudah diserap sebesar Rp25 miliar dari Rp100 miliar yang dijanjikan akan diberikan pemerintah. Pemprov Kepri diharapkan mengevaluasi kinerja BUP Kepri dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi selama ini.
Jika tidak dapat diperbaiki, dia menyarankan anggaran yang tersisa untuk BUP Kepri dialihkan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
"BUP Kepri yang seharusnya menjadi mesin perekonomian Kepri, malah menghabiskan anggaran yang begitu besar. Permasalahannya terdapat dalam sistem pengelolaan yang tidak jelas arahnya," ujarnya yang hanya tiga bulan menjabat sebagai direktur eksekutif di institusi itu.
Fachry mengemukakan, BUP Kepri gagal dalam perencanaan, salah satunya disebabkan sumber daya manusia yang kurang memadai. Seharusnya, BUP dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
Kemampuan dalam mengelola BUP Kepri itu bukan hanya sekadar teori, melainkan harus mampu diaplikasikan secara maksimal sebab institusi ini bukan baru dilahirkan.
"Akar permasalahannya adalah SDM yang kurang memadai. Tidak mungkin dapat membuat perencanaan yang baik jika SDM kurang memadai," ucapnya.
Ia menambahkan, akibat permasalahan tersebut banyak potensi di sektor kemaritiman tidak dapat dikelola secara maksimal hingga hari ini. Sebagai contoh, pengelolaan jasa pandu kapal, "ship to ship" kapal yang membawa BBM di Berakit belum dikelola secara maksimal.
Selain itu, infrastruktur seperti pelabuhan di Tanjung Sekatap, Dompak kurang memadai. Akibatnya, kegiatan usaha yang dilakukan tidak jalan, padahal itu untuk kepentingan bongkar muat gas PLN yang dapat menghasilkan pendapatan.
"Ada pajak yang dapat menambah pendapatan asli daerah yang belum tersentuh sampai sekarang, seperti labuh jangkar kapal. Kepri kehilangan ratusan miliar dalam setiap tahun jika tidak menggarap sektor ini," katanya.
Fachry tidak membantah jika Gubernur Kepri Nurdin Basirun memperhatikan permasalahan tersebut. Namun Gubernur Nurdin tidak fokus dan tidak serius.
Bahkan ada kecenderungan, instruksi gubernur diabaikan bawahannya.
"Baru-baru ini kami sudah rapat dengan gubernur dan Kadis Perhubungan Kepri, namun tidak membuahkan hasil," katanya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan BUP Kepri hancur. BUP Kepri tidak dapat dikelola dengan angan-angan, melainkan aksi yang nyata berdasarkan rencana yang produktif.
"Sekali lagi saya katakan, kinerja BUP Kepri harus dievaluasi jika ingin dipertahankan. Reformasi BUP Kepri adalah jawaban yang tepat sehingga apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat tercapai," katanya. (Antara)
Editor: S.Muryono
Komentar