
Dinkes dan RSUD Lingga jadi sorotan

Ada beberapa program yang kita tinjau di Rumah sakit dan Dinas Kesehatan karna ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, ditambah lagi anggaran di Rumah Sakit berada di Dinas Kesehatan
Lingga (Antaranews Kepri) - Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ikut menjadi sorotan khusus Bupati dan Wakil bupati Lingga agar berbenah pada 2018 mengingat bidang kesehatan merupakan prioritas dan janji politik pada Pemilukada yang lalu.
"Ada beberapa program yang kita tinjau di Rumah sakit dan Dinas Kesehatan karna ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, ditambah lagi anggaran di Rumah Sakit berada di Dinas Kesehatan," kata Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar ketika dihubungi Antara, Sabtu.
Selain itu, menurutnya, ada beberapa program yang masih dianggap lamban dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, sehingga hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh Bupati Lingga. (baca juga: 2017 disiplin pegawai di Lingga masih rendah)
Dengan adanya perubahan status pengelolaan rumah sakit yang nanti di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, maka diperlukan pengawasan yang ekstra dari kepala daerah. Termasuk persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang disubsidi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Kita juga masih mendengar persoalan obat yang masih menjadi penghambat pelayanan di rumah sakit, ini kita evaluasi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Kemudian, sesuai dengan perintah Bupati Lingga menurutnya salah satu hal yang menjadi sorotannya proyek pembangunan ruang rawat inap tahap satu yang saat ini sedang dibangun, dan akan ada lanjutannya untuk pembangunan tahap dua.
Dalam peninjauan ke RSUD sebelum pelaksanaan apel akhir tahun (baca: Lingga gelar apel tutup tahun), Wakil Bupati Lingga juga sempat menyoroti adanya hampir tiga puluh orang dokter dari Universitas Batam (Uniba) yang magang di rumah sakit tersebut.
"Kita tentu bangga dengan kehadiran dokter magang Uniba di rumah sakit kita, namun kita berharap ada MoU yang menjadi dasar anak-anak KKN tersebut, kemudian standar rumah sakit kita apakah layak atau tidak untuk menjadi rujukan mahasiswa ilmu kedokteran tersebut magang," sebutnya.
Hal ini menjadi perhatian bupati menurutnya karena didalam beberapa aturan, untuk mahasiswa kedokteran yang magang tersebut ada biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk keperluan anak-anak magang tersebut, sehingga hal tersebut tidak boleh dianggap remeh. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta : Nurjali
Editor:
Kepulauan Riau
COPYRIGHT © ANTARA 2026
