Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau memprioritaskan penggunaan anggaran awal tahun untuk membayar utang yang belum bisa dibayarkan di tahun sebelumnya.
"Proses kegiatan 2018 ada porsi yang tidak kami gunakan dulu. Tapi dipakai untuk bayar utang. Tolong didudukkan betul, segera dirapatkan," kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Batam, Selasa.
Ia menargetkan seluruh utang sudah dilunasi pada Maret 2018. Sayang, Wali Kota tidak menjelaskan total tunda bayar, juga kegiatan serta proyek apa yang belum dibayarkan pada tahun lalu.
Sambil membayar utang, proses lelang kegiatan pembangunan tetap dilakukan. Dan bila proses tender selesai, maka pemerintah akan menyeleksi kontrak yang akan didulukan dan ditunda.
"Kegiatan seremonial yang tidak boleh kami lakukan. Karena kami ingin selesaikan utang dulu," katanya menegaskan.
Ia menyatakan, pemerintah kota terpaksa memberlakukan kebijakan tunda bayar kegiatan dan proyek pada tahun lalu, karena minimnya dana yang tersedia.
Target pendapatan Pemkot, kata dia, tidak maksimal karena adanya kebijakan tunda salur dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani masalah tunda bayar dengan baik.
OPD harus menghindari kesalahan administrasi keuangan yang terjadi di RSUD Embung Fatimah hingga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani, betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD. Kita ada utang tapi tidak masuk ke neraca," kata dia. (baca juga: Pemkot Batam Tindaklanjuti Pembayaran Fiktif Embung Fatimah)
Editor: Rusdianto
Komentar