DK Setujui Restrukturisasi BP Batam

Batam (Antaranews Kepri) - Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (DK PBPB) menyetujui dilakukannya restrukturisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan harapan dapat meningkatkan kinerja secara maksimal.

Deputi 5 Bidang Pelayanan Umum BP Batam Bambang Purwanto, di Batam, Kamis, mengatakan karyawan yang masuk dalam struktur baru nantinya diharapkan bisa mengemban tugas pokok dengan maksimal berdasarkan Undang-Undang yang telah diberikan kepada BP Batam.

"Restrukturisasi BP Batam yang baru sudah kita kirimkan ke Dewan Kawasan dan Dewan Kawasan nanti akan mengirimkan surat ke Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), intinya Dewan Kawasan setuju dengan restrukturisasi BP Batam," katanya.

Deputi 5 menyatakan surat yang dilayangkan pihaknya ke DK sudah ditembuskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bahkan lanjutnya Deputi Kelembangaan Kemenpan RB Rini Widyantini datang untuk membicarakan langsung mengenai restrukturisasi dengannya.

"Deputi Kelembagaan Kemenpan datang ke sini sebagai konsultan dan mempertanyakan strukturnya seperti apa dan yang cocok dalam menghadapi era globalisasi ini," ujarnya.

Bambang mengatakan apabila struktur organisasi baru sudah berjalan pihaknya diminta optimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Kemenpan RB lanjutnya meminta BP Batam mengajukan struktur organisasi yang tepat termasuk penataan karyawan. Sehingga bisa menjalankan tugasnya secara profesional.

Namun Bambang mengatakan belum ada pernyataan dari Rini menyatakan setuju atau tidak dengan pengajuan restrukturisasi di tubuh BP Batam. Saat ini kata Bambang masih dalam tahapan konsolidasi. "Seminggu kemudian setelah saya memperbaiki struktur itu saya datang ke Jakarta untuk konsolidasi lagi," katanya.

Deputi Kelembangaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini mendatangi kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempertanyakan restrukturisasi yang diajukan Deputi 5 Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya tersebut Rini sempat melihat beberapa ruangan yang ada di gedung BP Batam. Sayangnya Rini enggan berkomentar apa yang menjadi tujuan utamanya bertandang ke kantor BP Batam. ''Saya hanya lihat-lihat saja," katanya

Sebelumnya Bambang mengatakan unsur pimpinan BP Batam sedang mengodok nama-nama pejabat-pejabat eselon dua. Menurutnya perubaha SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) harus berkoordinasi dengan DK dan pihaknya wajib memberikan penjelasan dasar hukum serta alasan perlunya dilakukan perubahan.

Unsur pimpinan BP Batam juga masih mematangkan konsep untuk disampaikan ke DK sebelum diterapkan, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penambahan beberapa unit baru.

Setelah disetujui DK pihaknya akan menganalisa beban kerja (ABK) setiap direktorat di Kementria PANRB, baru diputuskan jumlah pejabat yang akan mengisi jabatan di STOK baru itu.

"Setelah itu baru akan dikeluarakan Peratuan Kepala (Perka) BP Batam untuk penetapan pejabatnya beserta tugas pokok dan fungsi (topoksi) masing-masing unit," ujarnya.

Perombakan pejabat di eselon II lanjut Bambang akan dilakukan secara bertahap dan tanpa menunggu SOTK yang baru. Terutama jabatan-jabatan yang diberikan kepada pelaksana tugas (Plt).

Dalam penempatan nantinya kata Bambang berdasarkan hasil assessment yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu bekerjasama bagian SDM Polri. Bambang menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar delapan unit belum memiliki pimpinan tetap.

Karena itu pihaknya menggesa agar segera dilakukan penunjukan pejabat secara definitif, agar pelayanan bisa lebih maksimal. Namun saat ini Bambang masih enggan menyampaikan direktorat mana saja yang akan dilakukan perombakan baik di eselon II, III ataupun IV

"Salah satunya Direktur PTSP yang saat ini masih dijabat Plt, kemudian ada juga beberapa di Deputi IV yang masih kosong," pungkasnya.(Antara)

Editor: Evy R. Syamsir