Pemkot Batam harap bantuan bus dari Kemenhub

Rabu, 31 Januari 2018 17:31 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri (Antaranews Kepri/Danna Tampi)

Kami sudah mengusulkan sejak 2017,

Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau berharap Kementerian Perhubungan menyalurkan bantuan bus untuk kota itu demi memenuhi kebutuhan koridor Trans Batam.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, di Batam, Rabu, menyatakan usulan pengadaan bus baru sudah disampaikan pada 2017, dan hingga kini belum ada jawaban.

"Kami sudah mengusulkan sejak 2017," kata Yusfa.

Pemerintah kota merencanakan membangun sembilan koridor bus untuk mengintegrasikan seluruh daerah di pulau utama.

Hingga saat ini, baru tujuh koridor yang terbangun.

"Dua lagi masih belum, yaitu Nongsa-Punggur dan Tembesi-Galang," kata dia.

Dengan koridor Tembesi-Galang, maka diharapkan pelayanan transportasi umum mencapai pulau penyangga yang terhubung rangkaian jembatan Barelang.

Selain pengembangan koridor, bus baru juga dibutuhkan untuk peremajaan kendaraan umum. "Untuk mengganti bus yang usianya sudah tua," kata dia.

Bila pemerintah pusat mengamini harapan Pemkot Batam, maka bus-bus layak pakai akan ditempatkan sebagai bus sekolah, katanya.

Sementara itu, pemerintah pusat menyiapkan Dana Alokasi Khusus Afirmatif bidang perhubungan senilai Rp3,973 miliar untuk Kota Batam, sebanyak Rp3,4 miliar di antaranya dialokasikan untuk Pelabuhan Air Saga, selebihnya untuk pengadaan kapal viber.

Pelabuhan di Pulau Air Saga, Kecamatan Galang dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat pesisir.

Yusfa mengatakan saat ini, pulau itu tidak memiliki pelabuhan yang memadai, hanya tempat bersandar kapal milik warga.

Pembangunan pelabuhan akan dimulai paling lambat Juni 2018, setelah proses lelang selesai.

Sementara DAK kapal cepat akan digunakan untuk membeli kapal fiber dengan kapasitas penumpang 20, bermesin 40 PK yang disalurkan langsung untuk masyarakat melalui kelompok-kelompok.

Kapal bisa digunakan untuk antar jemput pelajar dan kegiatan masyarakat lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Yusfa menyatakan, dengan penyerahan langsung kepada masyarakat, maka Pemkot tidak akan menanggung biaya operasional kapal, seperti bahan bakar dan perawatan.

"Belanja diserahkan ke kelompok masyarakat. Pemkot tidak menanggung biaya operasional. Pengadaan boat silakan dimanfaatkan seluas-luasnya," kata Yusfa. (Antara)

Editor : Pradanna