Haripinto desak pemerintah rampungkan Pelabuhan Malarko

id Anggota DPD,Haripinto Tanuwidjaja,pelabuhan malarko karimun

Haripinto desak pemerintah rampungkan Pelabuhan Malarko

Anggota DPD dari Kepri Haripinto Tanuwijaja (Antaranews Kepri/Nursali)

Kita desak supaya cepat untuk diselesaikan, tidak ada yang ditunda-tunda lagi
Karimun (Antaranews Kepri) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

"Kita desak supaya cepat untuk diselesaikan, tidak ada yang ditunda-tunda lagi," kata Haripinto di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Dia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi realisasi pembangunan pelabuhan tersebut, agar tidak menjadi kendala atau tersangkut temuan hukum pada kemudian hari.

"Agar tidak menjadi temuan hukum," katanya.

Dia mengatakan, ketergantungan masyarakat di Karimun maupun Kepri pada moda transportasi laut yang sangat tinggi sebagai sarana pengangkut kebutuhan logistik dari dan masing-masing tujuan daerah.

Karena itu, keberadaan pelabuhan kargo yang memadai sangat penting, apalagi Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura memiliki potensi bidang kemaritiman.

"Kita akan desak terus agar segera selesai," katanya.

Menurutnya jika pelabuhan tersebut selesai, maka segala kebutuhan logistik di Karimun tidak sulit dipenuhi, selain itu, pertumbuhan ekonomi di kabupaten maritim ini terus berkembang.

"Kita kalau mau bersaing, pelabuhan kita harus bagus," katanya.

Dengan begitu, kata dia, jika kebutuhan logistik selalu terpenuhi, maka secara otomatis biaya logistik yang dimaksud akan segera menyesuaikan. Karena, harga pokok pada dasarnya akan mempengaruhi permintaan pelanggan.

"Kenapa Indonesia saat ini masih belum bisa bersaing? Itu karena biaya logistik kita 20 persen, sedangkan di negara-negara lain hanya belasan, bahkan ada yang sampai di bawah 10 persen," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga mendorong pihak terkait untuk meminimalkan waktu bongkar muat atau "dwelling time" atau waktu kapal melakukan bongkar muat di pelabuhan dan menyimpan barang di pelabuhan tersebut.

"`Dwelling time`-nya yang harus dikurangi," katanya.

Menurutnya, lama waktu bersandar kapal di suatu pelabuhan bisa disebabkan oleh fasilitas pelabuhan, mulai dari kapasitas pelabuhan tersebut, hingga pelayanan dari pihak terkait di pelabuhan itu.

"Semuanya harus sejalan dan mendukung. Ini lebih komplet lagi, sebab di situ ada kepelabuhanannya, bea dan cukainya dan lain-lain," katanya.

Menanggapi desakan ini, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan saat ini pemerintah telah melanjutkan kembali pembangunan pelabuhan Malarko.

"Tahun ini kan dilanjutkan dengan anggaran mencapai Rp50 milliar," kata Rafiq.

Pemerintah setempat, kata Rafiq, telah menyediakan lahan yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan tersebut.

"Lahan perkantoran sudah kita bebaskan, sudah tidak ada masalah lagi, begitu juga jalan menuju pelabuhan tersebut," katanya.

Menurutnya pelabuhan tersebut akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sebab letak pelabuhan dengan pusat pemerintahan relatif tidak terlalu jauh.

"Hanya sekitar 12 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten, ini akan berdampak langsung pada masyarakat, jika ini beroperasi," katanya.

Dia berharap dukungan dari seluruh masyarakat untuk percepatan pembangunan tersebut, di samping pemerintah terus berupaya membangun negeri ini.

"Dukungan dari semua pihak sangat penting. Masalah keterlambatan, kita tidak menyalahkan siapapun, siapa salah siapa benar, yang terpenting, pelabuhan ini selesai," katanya.

Pelabuhan Malarko dibangun dengan beberapa tahun anggaran dengan total anggaran yang telah terserap mencapai lebih dari Rp150 miliar, tetapi pembangunannya terhenti sejak 2016.

Editor: Rusdianto    

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE