Karimun minta pemerintah pusat buka keran impor

id impor beras,kuota impor ,karimun

Bupati Karimun Aunur Rafiq (Antaranews Kepri/Nursali) (/)

Saya akan menyurati gubernur agar bisa memfasilitasi kabupaten/kota agar masalah impor ini bisa dibicarakan di tingkat pusat, rapat dengan Kementerian Perdagangan
Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meminta kepada pemerintah pusat agar membuka keran impor untuk komoditas yang termasuk kebutuhan pokok masyarakat.

"Saya akan menyurati gubernur agar bisa memfasilitasi kabupaten/kota agar masalah impor ini bisa dibicarakan di tingkat pusat, rapat dengan Kementerian Perdagangan," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq usai pertemuan dengan sejumlah pengusaha di kediaman dinasnya, Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Aunur Rafiq mengatakan, rapat koordinasi yang juga dihadiri pihak Bea dan Cukai tersebut memang membahas kondisi riil perekonomian, khususnya kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula dan komoditas lainnya, seperti buah-buahan.

"Bahwa dengan ditutupnya kran impor sejak Juli 2017, Karimun tidak ada lagi aktivitas impor. Semuanya terpenuhi melalui pasokan lokal, namun berjalan tersendat-sendat disebabkan kita merupakan daerah perbasatan dan terluar," kata dia.

Dia mencontohkan beras premium tidak bisa masuk dan dijual di Karimun karena harganya cukup tinggi, sampai di Karimun harganya berkisar Rp13.000 sampai Rp13.500 per kilogram, dan di tingkat pengecer bisa mencapai Rp14.000 sampai Rp14.500 per kilogram.

"Begitu juga buah-buahan, seperti anggur dan lainnya. Harganya menjadi sangat mahal karena kita tidak bisa mengimpor langsung dari Singapura," kata dia.

Dalam rapat tersebut, kata dia, Kanwil Ditjen Bea Cukai Khusus Kepri memberikan harapan untuk pengurusan izin importir, tapi prosedurnya tidak mudah.

"Khususnya masalah beras dan gula, saya kira Karimun sebagai daerah perbatasan perlu mendapatkan suatu kebijakan yang lebih khusus," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap kepada gubernur untuk memfasilitasi agar bisa mengusulkan kuota impor untuk kebutuhan pokok. "Atau opsi lain, yaitu dari Batam sebagai kawasan perdagangan bebas diberi kuota tambahan untuk kebutuhan Karimun, yang bisa kita masukkan ke kawasan FTZ Karimun," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Kepri Rusman Hadi mengingatkan kepada pengusaha terkait tidak adanya izin impor kebutuhan pokok langsung ke Karimun.

"Pengusaha harus mengurus dulu izinnya ke pusat, nanti akan kami kawal," kata dia.

Editor : Biqwanto Situmorang
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar