Batam (Antaranews Kepri) - Pemkot Batam meminta pengawasan dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Imigrasi Klas Satu Khusus Batam ditingkatkan secara maksimal karena selama ini selesai dibangun banyak yang bermasalah.
"Kami harap pengawasan bisa lebih 'straight' lagi, karena Kota Batam telah menjadi pilot project kerjasama BP Batam dan kami (Pemkot Batam) terhadap korupsi dan tiap bulan tim KPK turun ke kantor kami setiap bulan," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Batam, Gintoyono Batong, di Batam, Kamis.
Gintoyono menambahkan hampir seluruh rusunawa yang dibangun di Kota Batam tidak bisa langsung ditempati setelah selesai pembangunan.
Dengan pengalaman tersebut, Gintoyono berharap rusunawa imigrasi bisa lebih baik.
"Terus terang dulu di Polda dibangun bermasalah terutama plumbingnya dan kedua itu sepitanknya itu perlu kita perhatikan bersama," ujar Gintoyono.
Gintoyono mencontohkan pada 2009 saat Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan rusunawa di Kecamatan Sekupang.
Ternyata septi tanknya tidak dimasukan ke dalam pipa buangannya "Septi tanknya utuh dan kotoran lari kemana," kata Gintoyono.
Namun Gintoyono bersyukur hal tersebut cepat diketahui, sehingga kontratornya bisa langsung segera melakukan perbaikan.
Saat ini, kata Gintoyono, di Kota Batam ada 72 twin blok rusun. Dengan rincian 32 twin blok dikelola Pemkot Batam, 13 BPJS Ketenagakerjaan, Perumnas empat twin blok dan BP Batam 25 twin blok.
"BP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan lebih mengutamakan pekerja industri yang belum menikah, sementara yang kita dikelola lebih mengatasi masyarakat dengan penghasilan rendah," pungkas Gintoyono.(Antara)
Komentar