Pemprov Kepri sebut 60 unit Koperasi Desa Merah Putih dalam tahap pembangunan

Kamis, 5 Maret 2026 11:41 WIB

Kepala DKUKM Kepri Riky Rionaldi. (ANTARA/Amandine Nadja)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan sebanyak 60 unit Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih saat ini tengah dalam tahap pembangunan fisik dari total 407 koperasi yang direncanakan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DKUKM) Kepri Riky Rionaldi mengatakan pembangunan fisik koperasi tersebut dikerjakan oleh TNI melalui jajaran Kodim di kabupaten dan kota.

“Saat ini progres pembangunan fisik menuju 60 unit dari total 407 koperasi. Yang sudah rampung ada 7 unit, tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Namun itu baru bangunannya saja, belum termasuk pengisian atau operasionalnya,” ujarnya saat dikonfirmasi di Batam, Kamis.

Khusus di Batam, ia mengatakan dari total 64 kelurahan, saat ini sudah empat unit yang rampung dibangun.

Ia juga menjelaskan pengisian dan konsep bisnis koperasi akan dibahas lebih lanjut setelah proses serah terima bangunan dilakukan.

“Kan ini belum serah terima. Rencananya saat serah terima gedung kepada pihak koperasi, itu juga sudah ditentukan bentuk bisnisnya seperti apa,” katanya.

Dalam waktu dekat, Riky mengatakan pihak Kementerian Koperasi dijadwalkan melakukan monitoring ke Kepri.

Baca juga: BI Kepri perluas implementasi QRIS ke masjid dan pasar tradisional di Batam

“Rencananya minggu depan ada monitoring dari Kementerian Koperasi untuk membahas rencana bisnisnya,” katanya.

Menurut Riky, fokus utama Pemprov bukan hanya pada pembangunan gedung, melainkan pada pemberdayaan koperasi agar benar-benar berjalan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kita fokus terhadap bagaimana pemberdayaan koperasinya. Di satu sisi semangatnya tinggi, tetapi memang tidak mudah mencari lahan untuk pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, proses pembangunan juga harus melalui persetujuan kepemilikan aset.

“Yang sudah terbangun itu karena lahannya sudah jelas. Ada yang aset kabupaten, aset kota, dan di Batam aset BP Batam. Itu harus ada persetujuan dulu,” ujarnya.

Tantangan juga dirasakan di wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana kondisi geografis menjadi kendala tersendiri.

“Misalnya di Anambas itu cukup sulit karena ada kantor yang berdiri di atas laut. Makanya kita berupaya membangun di lokasi yang lahannya memang memungkinkan dan bagus,” katanya.

Baca juga: Wagub Kepri minta tambah kapal Batam-Kuala Tungkal jelang Lebaran