Parpol nilai proses tes kesehatan Bacaleg memberatkan

Natuna (Antaranews Kepri) - Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Natuna merasa keberatan atas perubahan syarat pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg).

"Berdasarkan surat edaran KPU nomor 627 dan 633, tentang penunjukan rumah sakit rujukan untuk tes kesehatan Bacaleg ke RSUP Kepri di Tanjungpinang dan RSUD Embung Fatimah itu sangat memberatkan bagi Bacaleg di Natuna," kata Ketua KPU Natuna, Junaedi Abdillah, Senin.

Keberatan itu kata Junaedi disampaikan oleh sejumlah Partai Politik karena jarak dan pembiayaan yang tidak sedikit. Selain itu, pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan sebelumnya di RSUD setempat itu dirasa bagi banyak Bacaleg lebih memudahkan mereka yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi.

Aris, perwakilan dari Partai Nasdem kepada Antara mengatakan, batas akhir pengecekan kesehatan yang telah ditentukan sampai tanggal 17 Juli juga menjadi salah satu faktor.

"Untuk ke Tanjungpinang atau Batam saja paling tidak perlu biaya 5 juta. Belum lagi waktunya yang sempit, sementara berdasarkan pengalaman proses tes kesehatan rohani saja memerlukan waktu sekitar dua setengah jam," kata dia kesal.

Perwakilan lainnya dari Partai Golkar, Yulizar mengatakan, pembahasan pada pertemuan itu hanya bersifat surat edaran. Semestinya bisa dikonsultasikan oleh KPUD Natuna dengan KPU Pusat untuk mendapatkan solusi.

"Kami berharap hal ini bisa dikomunikasikan untuk mencari solusi yang baik," ucapnya.

RSUD Natuna dalam hal ini mengaku siap membantu KPU bila diperlukan untuk melayani cek kesehatan bagi Bacaleg meski belum memiliki dokter psikiater.

"Kami bisa mengupayakannya untuk melayanali pengecekan kesehatan rohani para Bacaleg dan kami juga siap mendatangkan dokter bersangkutan untuk datang kesini" kata Kabid Pelayanan RSUD Natuna, Imam Safari.

KPU Kabupaten Natuna menyikapi hal tersebut akan beranjak ke Tanjungpinang untuk menyampaikan semua usulan dansaran dari berbagai pihak ke KPU Provinsi Kepri, agar dapat disampaikan ke KPU RI. (Antara)